Komen Sandiaga Uno soal Habib Bahar Gak Enak Banget, Mabes Polri Balas Begini

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, survei pilpres, survei polisi
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo.

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pernyataan Sandiaga Uno menanggapi kasus ujaran kebencian Habib Bahar bin Smith dibantah keras Mabes Polri.


Sandi menuding, hukum saat ini tidak adil. Karena hanya tajam kepada oposisi saja. Tapi tumpul kepada penguasa.

Terkait pernyataan cawapres nomor urut 02 itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo angkat bicara.

Dedi menegaskan, bahwa semua warga memiliki kedudukan sama di mata hukum. Tak terkecuali Bahar bin Smith.


BACA:

Yusril Sarankan Jokowi Maafkan Habib Bahar dan Hapus Kasusnya, Setuju?

Fix, Ahok Bebas 24 Januari 2019, Kok Bisa?

Jangan Diimajinasikan Soeharto Mendukung Prabowo Yah

Ahmad Dhani Minta Dibebaskan, Gak Mau Dipenjara

“Dalam penegakkan hukum, Polri selalu mengedapankan azas equality before the law,” tegas Dedi di kantornya, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Kendati demikian, pihaknya menilai pernyataan pendamping Prabowo Subianto itu sebagai pendapat pribadi.

Dedi mengatakan, setiap orang yang melakukan tindak pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya, dan nggak bisa digeneralisir itu,” lanjutnya.

Dedi menekankan, polisi selama ini bekerja berdasarkan fakta dan bukti serta prosedur hukum yang berlaku.

BACA:

Imparsial Beberkan Deretan Pelanggaran HAM era Orde Baru Pimpinan Soeharto, Mengerikan!

Komnas HAM Desak Jokowi Usut Pelanggaran HAM Masa Lalu, Prabowo Diseret Lagi

Tantang Semua Parpol Pendukung Jokowi-Ma’ruf, Gerindra Klaim Parpol Paling Transparan

Soroti Penegakan HAM Era Jokowi, Kubu Prabowo-Sandi Gak Punya Cermin?

“Kepolisian kerja secara profesional. Itu saja. Kita istilahnya tidak sembarangan,” tekan dia.

Sebelumnya, Sandiaga Uno meminta polisi mengusut kasus Habib Bahar bin Smith secara adil.

“Hukum jangan tajam ke oposisi tapi tumpul ke penguasa, ya seadil-adilnya,” ucap Sandiaga ditemui di Pesanggarahan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12/2018).

Ia berharap aga aparat hukum bisa betul-betul menunjukkan keberpihakannya kepada kebenaran.

“Itu yang kita harapkan,” tegas Sandi.

BACA:

Hasil Survei LSI Membuktikan, Rakyat Makin Puas Kinerja Jokowi, tapi Hukum Bikin Miris

Survei Menunjukkan, Warga Anggap Korupsi Banyak di Pemerintah Pusat

Dukung Jokowi-Ma’ruf, Ketua PAN Langsung Ditendang Partai

Sri Mulyani Diragukan Komisi XI, “Pendapatan Negara Bagus tapi Ekonomi Tidak, Duit Darimana?”

Tak hanya itu, Sandi juga menyebut sejumlah ulama khawatir sudah dijadikan target aparat hukum.

“Saya keliling banyak yang khawatir, banyak yang mengeluh, banyak ditarget,” akunya.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, penyidik Subdirektorat 1 Kamneg Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan Habib Bahar bin Ali bin Smith sebagai tersangka atas pelanggaran UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Etnis dan Ras.

Menurut Azis Yanuar selaku kuasa hukum Bahar, alasan penyidik menjerat kliennya dengan pasal 16 junto pasal 4 huruf (b) angka 2 UU 40/2008 lantaran dalam ceramahnya yang viral di media sosial terdapat kata-kata ‘China’ yang dianggap rasis.

“Menurut penyidik ada kata-kata China,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (8/12).

BACA:

Resmikan SPLU di Jaksel, Menteri Jonan Dihadang Badai, Lihat Video Mengerikannya, Atap-atap Terbang

Kantor Dikepung Sambil Diteriaki “Anies, Anda Sama Saja dengan Jokowi Pro Penindasan”

Motif Politik di Balik KTP El yang Tercecer di Duren Sawit, Mencurigakan

Kemendagri Bakal Temui Kabareskrim, KTP El Tercecer Ada Potensi Konspirasi Jelang Pilpres?

Padahal, Azis menjelaskan, kliennya tidak bermaksud menyinggung etnis tertentu. Yang dimaksud Bahar adalah China sebagai sebuah negara dan bangsa.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih banyak menguntungkan pihak asing.

“Setelah itu Habib juga sebutkan Amerika Serikat, juga Rusia (dalam ceramahnya),” bebernya.

Karena itu, penyidik menjerat Bahar dengan pasal penghapusan diskiriminasi etnis bukan lantaran tidak bisa menjerat dengan pasal 207 KUHP soal penghinaan terhadap presiden.

Padahal ucapan ‘Jokowi banci’ juga menjadi materi pelaporan terhadap Bahar.

BACA:

Ma’ruf Amin Kurang Greget, Timses Kelabakan Elektabilitas, Buka Suara Strategi

Siapa yang Lebih Orba Antara Jokowi dan Prabowo? Penjelasan Ini Mencengangkan

Benarkah Jokowi Selamat dari Persoalan HAM? Ini Analisanya

Tim Gabungan Kembali Temukan Mayat Pekerja PT Istaka Karya Dalam Keadaan Hancur di Papua

“Pasal tersebut tidak bisa dikenakan karena telah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi menjadi delik aduan. Jadi, hanya bisa dilaporkan yang bersangkutan, tidak bisa pendukungnya, pecintanya juga tidak boleh,” papar Azis.

Bukan itu saja, Bahar juga disangka melanggar pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Tuduhannya itu juga. Namun pasal 45 itu kan yang menyebarkan sedangkan Habib tidak pernah nyuruh upload. Makanya kita di BAP minta supaya peng-upload dan penyebar juga ditangkap,” tegas Azis.

Bahar dilaporkan atas dugaan penghinaan kepada Presiden Jokowi dalam ceramahnya. Pendiri Majelis Pembela Rasulullah itu ditetapkan tersangka setelah diperiksa penyidik Bareskrim pada Kamis lalu (6/12).

Namun, penyidik tidak melakukan penahanan dengan alasan tersangka bersikap kooperatif.

(ruh/pojoksatu)