Imparsial Beberkan Deretan Pelanggaran HAM era Orde Baru Pimpinan Soeharto, Mengerikan!

Imparsial beberkan kengerian deretan pelanggaran HAM orde baru kepemimpinan Soeharto
Imparsial beberkan kengerian deretan pelanggaran HAM orde baru kepemimpinan Soeharto

POJOKSATU.id, JAKARTA – Dinamika politik jelang Pilpres 2019 menghadirkan asumsi bahwa orde baru adalah ‘masa keemasan’ bangsa Indonesia sejak kemerdekaan RI.


Era yang dipimpin Soeharto selama 32 tahun itu, diangkat sejumlah pihak lebih baik ketimbang era saat ini.

Namun hal itu dibantah keras Imparsial. Nyatanya, orde baru sejatinya menindas rakyat, utamanya kepada umat Islam.

Demikian diingatkan Direktur Imparsial Al Araf dalam rangka refleksi Hari HAM yang jatuh pada 10 Desember, hari ini Senin (10/12/2018).


Menurutnya, orde baru memberlakukan kotrol super ketat terhadap kekuatan umat dan kelompok-kelompok Islam saat itu.

BACA:

Komnas HAM Desak Jokowi Usut Pelanggaran HAM Masa Lalu, Prabowo Diseret Lagi

Tantang Semua Parpol Pendukung Jokowi-Ma’ruf, Gerindra Klaim Parpol Paling Transparan

Soroti Penegakan HAM Era Jokowi, Kubu Prabowo-Sandi Gak Punya Cermin?

Hasil Survei LSI Membuktikan, Rakyat Makin Puas Kinerja Jokowi, tapi Hukum Bikin Miris

“Kekhawatiran orde baru atas kekuatan Islam menghasilkan kontrol ketat kepada kelompok-kelompok Islam,” bebernya.

Hal itu terwujud lewat tindakan seperti kebijakan pemaksaan asas tunggal Pancasila.

Selain itu, juga terjadinya kekerasan kepada kelompok Islam seperti di Tanjung Priok dan Talangsari Lampung.

Bahkan, orba juga tak segan-segan menetapkan status Daerah Operasi Militer (DOM) di wilayah seperti Papua dan Aceh.

“Penetapan itu mengakibatkan terjadinya berbagai kasus pelanggaran HAM,” jelas Al Araf.

Tak hanya itu, kepemimpinan Soeharto juga memberlakukan kontrol ketat dalam kehidupan berpolitik saat itu.

BACA:

Survei Menunjukkan, Warga Anggap Korupsi Banyak di Pemerintah Pusat

Dukung Jokowi-Ma’ruf, Ketua PAN Langsung Ditendang Partai

Sri Mulyani Diragukan Komisi XI, “Pendapatan Negara Bagus tapi Ekonomi Tidak, Duit Darimana?”

Resmikan SPLU di Jaksel, Menteri Jonan Dihadang Badai, Lihat Video Mengerikannya, Atap-atap Terbang

Malah, untuk mempertahankan kekuasaan, rezim orde baru bersikap otoritarian, menggunakan kekerasan dan ancaman sebagai metode politiknya.

“Setiap kritik warga negara dinilai sebagai ancaman, sehingga penangkapan dilakukan sewenang-wenang,”

“Penculikan dan bahkan pembunuhan berulang kali terjadi pada masa ini,” kata dia.

Nyatanya, hal itu semua tak lebih sekedar tameng yang dipakai penguasa untuk melanggengkan kekuasaan yang korup dan bobrok.

“Padahal dalih kepentingan keamanan itu merupakan tameng rezim untuk mempertahankan kekuasaannya yang korup dan bobrok,” terangnya.

Akibat kebijakan politik yang serba ororiter itu, kekerasan dan pelanggaran HAM seperti hal yang lumrah terjadi.

BACA:

Kantor Dikepung Sambil Diteriaki “Anies, Anda Sama Saja dengan Jokowi Pro Penindasan”

Motif Politik di Balik KTP El yang Tercecer di Duren Sawit, Mencurigakan

Kemendagri Bakal Temui Kabareskrim, KTP El Tercecer Ada Potensi Konspirasi Jelang Pilpres?

Ma’ruf Amin Kurang Greget, Timses Kelabakan Elektabilitas, Buka Suara Strategi

Semisal penculikan aktivis 1997/1998, pembredelan media massa, pembunuhan aktivis buruh Marsinah.

Juga perampasan tanah rakyat seperti kasus Kedung Ombo, berbagai kekerasan kepada kelompok mahasiswa seperti tragedi Trisakti dan Mei 1998.

Memasuki Era Reformasi 1998, ada harapan besar masyarakat akan adanya koreksi atas berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM itu.

Sayangnya, hingga kini, semuanya masih belum ada yang menunjukkan hasil sesuai harapan.

Komnas HAM sendiri sudah menuntaskan penyelidikan sembilan kasus dugaan pelanggaran HAM masa Orba.

Akan tetapi, proses penyelesaian itu berhenti di Kejaksaan Agung.

BACA:

Siapa yang Lebih Orba Antara Jokowi dan Prabowo? Penjelasan Ini Mencengangkan

Benarkah Jokowi Selamat dari Persoalan HAM? Ini Analisanya

Tujuan Kubu Prabowo-Sandi Pindah Markas ke Jateng, PDIP Harus Tumbang!

PSI Rela Gak Digaji, Waketum Gerindra: Gombal Itu, Mau Makan Dari Mana Keluarganya?

Karena itu, Imparsial mendorong sejumlah rekomendasi yang meminta pemerintahan Jokowi segera menyelesaikan kasus-kasus itu.

Kasus terdekat yang bisa diselesaikan oleh pemerintah adalah kasus penghilangan paksa/orang hilang 1997-1998.

Sebagaimana rekomendasi DPR, pemerintah harus segera membentuk pengadilan HAM Ad Hoc kasus penghilangan paksa/orang hilang.

“Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari DPR tersebut,” kata Al Araf.

Kemudian, Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti semua berkas kasus pelanggaran HAM yang sudah dilimpahkan Komnas HAM.

Lalu, pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 39/1999 untuk memperkuat kelembagaan Komnas HAM. Khususnya kewenangan menangani penyidikan kasus pelanggaran HAM.

BACA:

Selalu Dibuat Keok Jokowi-Ma’ruf, Jawa Tengah Dibombardir Prabowo-Sandi

Tim Gabungan Kembali Temukan Mayat Pekerja PT Istaka Karya Dalam Keadaan Hancur di Papua

Korban KKB Papua Asal Garut, Dijemput Tim Polda Jabar

Masukan Persekutuan Gereja Untuk Papua Minta Didengarkan Jokowi, “Warga Protes Persoalan Papua Tak Diindahkan”

Semua rekomendasi itu menjadi penting karena Indonesia punya utang sejarah kepada para pejuang demokrasi yang mati dan hilang pada masa Orba.

Kebebasan hari ini takkan mungkin terjadi tanpa pengorbanan mereka.

“Membawa para pelaku pelanggaran HAM ke meja pengadilan adalah tugas suci kita bersama,”

“Jangan biarkan mereka menjadi penguasa di negeri ini. Jika itu terjadi, tentu sejarah akan malu mencatatnya,” pungkas Al Araf.

(jpg/ruh/pojoksatu)