Jawa Barat Jadi Pionir Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan di Indonesia

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa membuka secara resmi acara sertifikasi yang digelar di Ballroom BPSDM Jabar Jl. Kolonel Matsuri Cipageran, Kota Cimahi, Sabtu (8/12/18).
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa membuka secara resmi acara sertifikasi yang digelar di Ballroom BPSDM Jabar Jl. Kolonel Matsuri Cipageran, Kota Cimahi, Sabtu (8/12/18).

Iwa juga rencanakan sertifikasi ini akan diikuti secara bertahap oleh seluruh pegawai di lingkungan pemerintah provinsi Jabar.

“Kita programkan kegiatan sertifikasi ini juga akan menyasar para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah provinsi Jabar, sehingga kedepan seluruh pegawai Jabar telah memiliki sertifikat kompetensi pemerintahan,” harapnya.

Sekretaris BPSDM Kemendagri Dindin Wahidin mengatakan, sebelumnya pernah diadakan uji coba sertifikasi di beberapa daerah di Indonesia, namun akhirnya pihaknya memutuskan untuk menjadikan Jabar sebagai pionir dan selanjutnya akan diduplikasi oleh provinsi lainnya.

Menurutnya, sertifikasi ini penting sebagai bukti pengakuan legal formal akan kompetensi yang dimiliki individu berdasarkan ketercapaian kompetensi individu sesuai dengan standar kompetensi yang disyaratkan dalam suatu pekerjaan atau jabatan tertentu.


“Nantinya ini menjadi sertifikat pengakuan untuk jabatan tertentu. (Sertifikat ini) Juga jadi kemudahan dalam pemilihan dan pengangkatan jabatan pegawai,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, sebanyak 30 orang peserta yang terdiri dari pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah provinsi Jabar mengikuti sertifikasi.

Seluruh peserta akan melalui tes portofolio, tes lisan, dan demonstrasi melalui presentasi yang akan ditampilkan.

Tes lisan mengacu kepada kompetensi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu terkait pelaksanaan kebijakan disentralisasi, pelaksanaan hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pelaksanaan pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD, serta pelaksanaan etika pemerintahan.

(*/dia/pojoksatu)