Pembantaian 31 Pekerja di Papua Urusan Eksekutif, DPR untuk Apa?

Presiden Jokowi memberikan keterangan resmi terkait kelompok kriminal separatis bersenjata di Papua
Presiden Jokowi memberikan keterangan resmi terkait kelompok kriminal separatis bersenjata di Papua

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pembantaian 31 pekerja PT Istaka Karya oleh kelompok kriminal dan separatis bersenjata di Kabupaten Ndunga, Papua beberapa waktu lalu menjadi ranah eksekutif.


Atas kejadian itu, Komisi I DPR RI diminta memanggil Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk diklarifikasi.

Akan tetapi, Ketua Komisi I DPR RI Bambang Wuryanto menganggap hal itu masih belum diperlukan.


Demikian disampaikan pria yang akrab disapa Bambang Pacul di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

BACA:

Dituduh KKB Ikut Main Proyek di Papua, TNI Membalas

Pembantaian 31 Pekerja Bikin Buka Mata, Seberapa Ruwet Persoalan di Papua? Ini Penjelasannya

PDIP Nggak Terlalu Pusing Pembantaian 31 Pekerja, “Kecil Itu OPM…”

Menurutnya, Presiden sebagai panglima tertinggi pun sudah memberikan pernyatana tegas terkait penanganan pembantaian brutal KKB itu.

“Presiden selaku panglima tertinggi sudah berstatemen memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak. Ini ranah eksekutif dulu,” tegasnya.

Bukan saja Jokowi, para anak buahnya yang memiliki tanggungjawab terkait penanganan KKB itu pun juga sudah menyatakan pernyataan tegas.

“Pak Jenderal Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan juga sudah berstatemen, tidak ada negosiasi. Selesai,” jelasnya.