3 Alasan Gerakan #2019GantiPresiden Harus Ditolak dan Dilarang, Sederhana

Massa #2019GantiPresiden bergerak
Massa #2019GantiPresiden dibubarkan aparat

POJOKSATU.id, JAKARTA – Deklarasi tagar #2019GantiPresiden terus dilakukan di berbagai daerah. Pun demikian dengan gelombang masyarakat yang menolaknya terus membesar.


Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai, penolakan masyarakat tersebut adalah buah kesadaran yang makin tinggi.

Yakni masyarakat dalam berkonstitusi untuk menanggapi tagar yang diinisiasi Ketua DPP PKS Mardani Ali cs itu.

Ternyata, Penolak #2019GantiPresiden itu Masyarakat yang Sadar


Demikian disampaikan Petrus dalam keterangan tertulisnya kepad Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/9/2018).

Setidaknya ada tiga alasan kenapa masyarakat sampai menolak dan memberikan reaksi keras terhadap gerakan tersebut.

Pertama, karena gerakan tersebut adalah gerakan di luar konstitusi, khususnya pasal 8 UUD 1945.

Woi Pengkritik Sandiaga Uno, Silahkan Anda Ketakutan, tapi Jangan Norak!

Kedua, gerakan #2019GantiPresiden tidak didukung dengan alasan objektif dan konstitusional.

“Alasannya, Presiden Jokowi sendiri saat ini sedang tidak berada pada posisi mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya,” paparnya jelasnya.

Yang ketiga, kewenangan mengganti Presiden di tangan MPR dan tidak dapat disubstitusikan kepada siapa pun.

Ironis, OK OCE Mart Bangkrut Ditutup jadi Sekretariat Relawan Prabowo-Sandi

Selanjutnya, yang bisa menggantikan Joko Widodo jadi Presiden tidak lain adalah Wakil Presiden yaitu Jusuf Kalla.

Karena itu, ia menilai masyarakat yang menolak #2019GantiPresiden sejatinya adalah masyarakat yang memiliki kesaradan konstitusi.

Menurutnya Petrus, penolakan tagar itu menjadi pertanda kebangkitan kesadaran masyarakat dalam bernegara, berpancasila, berkonstitusi.

Didatangi Ustadz Solmed, Sandiaga Uno: Bisnis Sarung Celana Milenial, Sindir Ekonomi Jokowi Lagi