Usai Cipika Cipiki Ma’ruf Amin, Fadli Zon Peringatkan Bahaya Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon

POJOKSATU.id, JAKARTA – Hanya sehari setelah foto Fadli Zon cipika cipiki dengan cawapres Jokowi, KH Ma’ruf Amin beredar, Wakil Ketua DPR RI itu kembali melontarkan kritik keras.

Fadli Zon mengkitik pernyataan Presiden Jokowi yang mengajak TNI dan Polri ikut mensosialisasikan pencapaian dan kinerja pemerintah.

Menurut Fadli, ajakan Jokowi itu sama saja menyeret militer dan aparat keamanan ke dalam pusaran politik praktis menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden.

Selain itu, pernyataan Jokowi juga memberi mereka ruang kepada aparat TNI dan Polri untuk melanggar undang-undang.


“Permintaan Presiden Joko Widodo di depan anggota TNI/Pori untuk mensosialisasikan kinerja pemerintah, jelas pernyataan yang sangat berbahaya. Sangat politis. Tidak proporsional,” tegas Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (24/8/2018).

Menurut Fadli, seharusnya Presiden Jokowi sensitif. Pernyataannya tersebut tidak hanya akan mencederai proses pemilu, tapi bisa merobohkan demokrasi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, ada dua alasan mendasar yang harus garis bawahi dari pernyataan Jokowi.

Pertama, permintaan Presiden Jokowi bertentangan dgn UU TNI/Polri. Di dalam UU TNI No 34/2004, Pasal 39 Ayat 2, menyebutkan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Sementara UU Polri Nomor 2/2002, Pasal 28 Ayat 1, menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Larangan ini dipertegas kembali dalam pasal 67 PKPU No 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. TNI dan Polri dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

“Jadi, regulasi yg menjaga netralitas TNI/Polri, sudah sangat kuat,” kata Fadli.

Selain dilarang UU, yang juga penting dicatat, mensosialisasikan kinerja pemerintah, jelas bukan bagian tugas TNI/Polri. Anggota TNI/Polri tidak dipersiapkan khusus menjalankan tugas tersebut.

Menurut UU, tugas pokok TNI ada tiga, yaitu; menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.

“Dalam pelaksanaannya memang dimungkinkan bagi TNI menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pertanyaannya, apakah mensosialisasikan keberhasilan pemerintah bagian dari OMSP? Jawabannya, sudah pasti bukan,” beber Fadli.

BACA: Tak Disangka Fadli Zon dan Ma’ruf Amin Cipika Cipiki

Begitupun di dalam UU Polri No 2 Tahun 2002 pasal 13. Tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Alasan kedua, permintaan Presiden kpd anggota TNI/Polri jelas sangat politis. Sebab, yg menyampaikannya adlh Presiden yg pada saat bersamaan jg berstatus sbg bakal calon presiden,” tambah Fadli.

Fadli melanjutkan, semestinya Presiden Jokowi semakin menegaskan jaminan netralitas TNI dan Polri di tahun pemilu ini. Bukan justru menarik-narik TNI/Polri ke politik praktis.

“Ini sama saja mengajak anggota TNI/Polri menjadi tidak profesional. Karena itu, saya meminta semua pihak, termasuk Presiden @jokowi yg sedang berstatus sbg bakal calon presiden, untuk berhati-hati,” katanya.

“Jangan menarik TNI/Polri kembali dalam politik praktis. TNI/Polri harus tetap menjaga netralitasnya. Sebab politik TNI dan Polri adlh politik kebangsaan,” imbuhnya.

Menurut Fadli, politik yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara. Bukan politik kepaad orang-perorang, apalagi kepada bakal calon presiden.

“Presiden harus meralat pernyataannya dan TNI/Polri harus tetap netral dalam pemilu dan pilpres,” tandas Fadli.

(one/pojoksatu)