Kemendagri Tegaskan Hak Partai Pilih Aher Jadi Wagub DKI

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) usai meresmikan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Brawijaya di Sawangan Kota Depok. (FOTO : Humas Pemprov Jabar)
Ahmad Heryawan

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher diusulkan menjadi Wakil Gubernur DKI menggantikan Sandiaga Uno.


Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, secara Undang-undang hal itu tidak dilarang.

Dia mengatakan, dalam Pasal 176 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah mengatur baik dalam Ayat (1) maupun Ayat (2). Yakni posisi Wakil Gubernur DKI yang mengundurkan diri, pengisiannya melalui mekanisme DPRD DKI sesuai usulan partai politik atau gabungan partai pengusung.

“Itu hak partai politik yang menjadi partai pengusung. UU tidak atur nama orang,” kata Bahtiar di Jakarta, Sabtu (18/8).


Meski demikian, Bahtiar mengungkapkan proses pembahasan UU tersebut. Menurutnya, jika dicek rekaman proses pembahasannya, pada intinya kepala daerah tidak boleh turun jabatan sebagaimana yang diatur di Pasal 7 Ayat (2) huruf n dan huruf o UU Pilkada.

“Pada saat UU ini dibahas dan semua partai yang ada di Senayan kan ikut membahasnya. Itu semangat intinya tidak boleh turun jabatan, semangat filosofinya begitu,” jelas dia.

Untuk diketahui, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta diatur dalam Pasal 176 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Pada Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada diatur bahwa dalam hal Wakil Gubernur DKI berhenti karena permintaan sendiri, pengisian Wakil Gubernur DKI dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Kemudian, Pasal 176 Ayat (2) diatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 orang calon Wakil Gubernur DKI kepada DPRD DKI melalui Gubernur DKI untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Seperti diketahui, Sandiaga Uno mengundurkan diri karena menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Kemudian, muncul nama Aher yang disiapkan PKS. Bahkan, Aher mundur atau mencabut berkas sebagai calon anggota legislatif dari PKS untuk Pemilu 2019.

Anies Baswedan-Sandi sebelumnya diusung dua partai politik yakni Partai Gerindra dan PKS. Sehingga, dua partai tersebut berhak untuk mengusulkan nama pengganti Sandi.

(yuz/jpc/pojoksatu)