Putusan MK Larang Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD Kecaukan Tahapan Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi, sengketa pemilu
Mahkamah Konstitusi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bisa mengacaukan proses pemilihan umum.

Khususnya bagi partai politik peserta Pemilu 2019. Sebab putusan ini terjadi saat proses pencalegkan berlangsung.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe, Senin (23/7/2018).

Kekacauan dimaksud, terjadi karena sesuai putusan MK tersebut maka pengurus partai politik yang saat ini mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD RI harus mengundurkan diri.


Di sisi lain, proses verifikasi parpol peserta pemilu sebelumnya melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dinyatakan lolos dan memenuhi syarat.

Karena dilengkapi dengan komposisi kepengurusan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

“Dalam putusan ini jelas bila ada pengurus partai yang ikut calon DPD maka harus mundur dari pengurus partai. Inikan kacau sebab pengurus partai ini kan namanya sudah masuk di KPU,” terangnya.

Sementara, Kalau mereka mengundurkan diri, Ramses menilai bakal ada kekacauan.

“Lalu bagaimana dengan kelengkapan administrasi di KPU terkait dengan lolosnya satu partai peserta pemilu? Kan ini jadi kacau,” ujar Ramses.

Untuk itu, kata Ramses, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa mengeluarkan aturan khusus terkait pemberlakukan Putusan MK.

“Sehingga tidak akan menimbulkan kegaduhan proses pemilu yang dapat merugikan partai dan hak politik masyarakat,” jelasnya.

KPU, lanjut Ramses, bisa mengeluarkan kebijakan, bila pengurus partai politik yang sudah terpilih menjadi anggota DPD maka wajib mengundurkan diri sesuai dengan hasil putusan MK.

“Saya kira KPU bisa mensiasati, artinya mereka bisa terbitkan keputusan bahwa pengurus partai akan mundur setelah dia terpilih jadi anggota DPD sehingga ada ruang bagi partai untuk melakukan reposisi kepengurusan sehingga tidak menimbulkan kecacuan,” urai dia.