Jadi Tersangka Usai Pertemuan Cagub PKS dan Gerindra, Bupati Berau Merasa Dijebak

Bupati Berau Muharram Jadi Tersangka
Bupati Berau Muharram jadi tersangka

POJOKSATU.id, BERAU – Bupati Berau Muharram ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran pilkada sejak Kamis (21/6). Muharram menjadi tersangka usai mengikuti pertemuan calon Gubernur Kalimantan Timur yang diusung PAN, PKS dan Gerindra, Isran Noor.


Bupati Muharram pun merasa dijebak. Sebab, sebelum menghadiri pertemuan yang dihadiri Calon Gubernur Kaltim, Isran Noor, Muharram telah berkoordinasi dengan Ketua Panwaslu Berau Nadirah.

Menurut Muharram, jauh sebelum pertemuan yang digelar di kediaman pribadinya, Jalan Al Bina, Tanjung Redeb, Kamis (24/5), ia telah berkonsultasi dengan dua komisioner panwaslu, yakni Marwan sebagai anggota dan Nadirah sebagai ketua.

Konsultasi untuk menanyakan kapan dirinya sebagai Bupati Berau yang juga petinggi PKS bisa ikut berkampanye? Saat itu, Muharram mengaku dipersilakan oleh Marwan maupun Nadirah, asal ikut berkampanye di luar jam kerja.


“Otomatis di pikiran saya setelah jam 16.00 Wita dan Sabtu, Minggu bisa. Hasil konsultasi itu yang membuat saya berani hadir di sana (acara yang dihadiri Isran Noor). Makanya saya seolah-olah dijebak,” jelas dia.

Tudingan Muharram bukan tanpa alasan. Pasalnya, setelah pertemuan yang berujung penetapan dirinya sebagai tersangka, Ketua Panwaslu Berau Nadirah seolah-olah menarik perkataannya yang memperbolehkan seorang bupati ikut berkampanye asal di luar jam kerja.

Dalam percakapan di WhatApps itu, Nadirah meminta Muharram menghadiri pemanggilan. Namun dibalas oleh Muharram tak bisa lantaran masih di luar daerah. Muharram juga meminta landasan dan alasan mengapa dirinya ditetapkan menjadi tersangka.

Dalam percakapan itu, Nadirah mengatakan, beda antara hari kerja dan jam kerja. Nadirah juga mengakui jika Marwan (komisioner Panwaslu Berau) sudah mengatakan terlebih dahulu bahwa Muharram boleh melakukan pertemuan.

Nadirah mengklarifikasi yang dimaksudkannya bukan di luar jam kerja, tetapi di luar hari kerja. Tapi klarifikasi tersebut baru disampaikan kepada dirinya ketika sudah menjadi terlapor di Polres Berau.

“Saya masih simpan WA-nya (bukti percakapan dengan ketua Panwaslu Berau). Mereka yang keliru memberi informasi tapi saya yang dijadikan tersangka,” jelas Muharram.

Bupati Berau Muharram
Bupati Berau, Muharram

Menurut dia, hal tersebut sangat tidak adil. Sebab, dirinya harus menjadi korban karena kesalahan yang dibuat Panwaslu Berau.

“Harusnya kalau ada kekeliruan informasi yang disampaikan kepada saya, segera diklarifikasi,” tegasnya.

Selain itu, dia tidak menggunakan fasilitas dan atribut sebagai bupati. Tapi murni sebagai petinggi PKS Berau, ketika menghadiri pertemuan yang dikemas dengan acara buka puasa bersama yang berlangsung sejak pukul 17.00 Wita.

“Tujuan acara itu konsolidasi internal untuk kader dan simpatisan PKS, PAN, dan Gerindra. Makanya tidak dilakukan di tempat umum dan sifatnya tertutup. Dan wajar juga saya memberi sambutan sebagai kader,” akunya.

Di sisi lain, proses hukum yang menjeratnya juga dinilai tidak prosedural. Karena tidak ada pelapor dari masyarakat maupun tim atau simpatisan calon maupun partai lain.

Laporan itu hanya dibuat oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Padahal, sesuai ketentuan, jelas dia, Panwascam adalah pihak yang menerima laporan, namun tidak bisa menjadi pihak yang melaporkan.

Dari informasi yang diterimanya, karena tidak ada masyarakat yang mau melaporkan, makanya panwascam yang dipaksa membuat laporan ke Panwaslu Berau.

Percakapan Bupati Berau Muharram dengan Panwaslu

Pelimpahan perkaranya ke Polres Berau, lanjut Muharram, juga tidak berdasar pleno Panwaslu. Sebab, dia merasa tidak pernah dimintai klarifikasi pihak panwaslu, tetapi langsung dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Sepemahaman saya, harus ada hasil pleno panwaslu dulu. Apakah masalah ini bisa dilanjutkan atau tidak, itu harus ditetapkan melalui pleno. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah menemukan hasil pleno itu. Panggilan pertama sudah ada pihak kepolisian dan kejaksaan,” bebernya, seperti dilansir Berau Post, Selasa (26/6/2018).

“Saya lihat ini tidak murni lagi sebagai proses penegakan hukum, tapi sudah dicampuri kepentingan politik yang menurut saya kurang berimbang. Saya tanda tanya juga, apakah serius ini murni penegakan hukum atau lebih kepada tekanan politik,” pungkasnya.

Dikonfirmasi, Ketua Panwaslu Berau Nadirah tidak mau menanggapi pernyataan Muharram. “Sementara ini, saya belum mau bicara, besok (hari ini, Red) saya akan buat konferensi pers juga,” singkatnya saat dihubungi Berau Post.

(sam/prokal/pojoksatu)