Ikut Kampanye Cagub PKS dan Gerindra, Bupati Muharram Jadi Tersangka

Bupati Berau Muharram
Bupati Berau, Muharram

POJOKSATU.id, BERAU – Bupati Berau Muharram ditetapkan tersangka kasus dugaan pelanggaran pilkada sejak Kamis (21/6). Ia ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengikuti kampanye calon gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang diusung PKS, Gerindra, dan PAN.


Kapolres Berau AKBP Pramuja Sigit Wahono menjelaskan, walau telah menetapkan Muharram sebagai tersangka, pihaknya tidak melakukan penahanan.

Muharram diduga melanggar ketentuan Pasal 188 juncto 171 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Ancaman hukumannya pidana penjara minimal satu bulan dan maksimal setahun.

“(Muharram) sudah diperiksa sebagai tersangka Kamis lalu,” ucap Pramuja Sigit kepada Berau Post kemarin (25/6).


Penetapan Muharram sebagai tersangka, jelas Sigit, setelah pihaknya mengantongi bukti berupa video, foto, hingga keterangan saksi yang menguatkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Muharram.

Berdasarkan bukti tersebut, Muharram diduga mengajak dan memengaruhi masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur.

Saat dikonfirmasi, Muharram merasa dijebak. Sebab, sebelum menghadiri pertemuan yang dihadiri Isran Noor, calon gubernur yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, dan PAN, Muharram telah berkoordinasi dengan Ketua Panwaslu Berau Nadirah.

Jauh sebelum pertemuan yang digelar di kediaman pribadinya, Jalan Al Bina, Tanjung Redeb, Kamis (24/5), Muharram telah berkonsultasi dengan dua komisioner Panwaslu, yakni Marwan sebagai anggota dan Nadirah sebagai ketua.

Konsultasi untuk menanyakan kapan dirinya sebagai Bupati Berau yang juga petinggi PKS bisa ikut berkampanye? Saat itu, Muharram mengaku dipersilakan oleh Marwan maupun Nadirah, asal ikut berkampanye di luar jam kerja.

“Otomatis di pikiran saya setelah jam 16.00 Wita dan Sabtu, Minggu bisa. Hasil konsultasi itu yang membuat saya berani hadir di sana (acara yang dihadiri Isran Noor). Makanya saya seolah-olah dijebak,” jelas dia.

Pasalnya, setelah pertemuan yang berujung penetapan dirinya sebagai tersangka, Ketua Panwaslu Berau Nadirah seolah-olah menarik perkataannya yang memperbolehkan seorang bupati ikut berkampanye asal di luar jam kerja.

Nadirah mengklarifikasi yang dimaksudkannya bukan di luar jam kerja, tetapi di luar hari kerja. Tapi klarifikasi tersebut baru disampaikan kepada dirinya ketika sudah menjadi terlapor di Polres Berau.

“Saya masih simpan WA-nya (bukti percakapan dengan ketua Panwaslu Berau). Mereka yang keliru memberi informasi tapi saya yang dijadikan tersangka,” jelas Muharram.

Menurut dia, hal tersebut sangat tidak adil. Sebab, dirinya harus menjadi korban karena kesalahan yang dibuat Panwaslu Berau.

“Harusnya kalau ada kekeliruan informasi yang disampaikan kepada saya, segera diklarifikasi,” tegasnya.

Selain itu, dia tidak menggunakan fasilitas dan atribut sebagai bupati. Tapi murni sebagai petinggi PKS Berau, ketika menghadiri pertemuan yang dikemas dengan acara buka puasa bersama yang berlangsung sejak pukul 17.00 Wita.

“Tujuan acara itu konsolidasi internal untuk kader dan simpatisan PKS, PAN, dan Gerindra. Makanya tidak dilakukan di tempat umum dan sifatnya tertutup. Dan wajar juga saya memberi sambutan sebagai kader,” akunya.

Di sisi lain, proses hukum yang menjeratnya juga dinilai tidak prosedural. Karena tidak ada pelapor dari masyarakat maupun tim atau simpatisan calon maupun partai lain.

Laporan itu justru disebut sebagai laporan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Padahal, sesuai ketentuan, jelas dia, panwascam adalah pihak yang menerima laporan, namun tidak bisa menjadi pihak yang melaporkan.

Dari informasi yang diterimanya, karena tidak ada masyarakat yang mau melaporkan, makanya panwascam yang dipaksa membuat laporan ke Panwaslu Berau.

Pelimpahan perkaranya ke Polres Berau, lanjut Muharram, juga tidak berdasar pleno Panwaslu. Sebab, dia merasa tidak pernah dimintai klarifikasi pihak panwaslu, tetapi langsung dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Sepemahaman saya, harus ada hasil pleno panwaslu dulu. Apakah masalah ini bisa dilanjutkan atau tidak, itu harus ditetapkan melalui pleno. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah menemukan hasil pleno itu. Panggilan pertama sudah ada pihak kepolisian dan kejaksaan,” bebernya.

“Saya lihat ini tidak murni lagi sebagai proses penegakan hukum, tapi sudah dicampuri kepentingan politik yang menurut saya kurang berimbang. Saya tanda tanya juga, apakah serius ini murni penegakan hukum atau lebih kepada tekanan politik,” pungkasnya.

Dikonfirmasi, Ketua Panwaslu Berau Nadirah tidak mau menanggapi pernyataan Muharram. “Sementara ini, saya belum mau bicara, besok (hari ini) saya akan buat konferensi pers juga,” singkatnya saat dihubungi Berau Post.

Ketua DPW PKS Kaltim Masykur Sarmian juga angkat bicara dalam kasus ini. “Bapak Muharram sebagai Ketua DPD PKS Berau diminta oleh kader PKS Berau untuk hadir di acara tersebut,” sebut Masykur dalam rilis.

Lebih jauh dikatakannya, tempat acara adalah rumah kediaman pribadi Bapak Muharram. Kemudian, kata dia, Muharram sebelum menghadiri acara tersebut telah berkoordinasi dengan Panwaslu Berau.

Koordinasi itu tak lain mempertanyakan apakah boleh menghadiri kegiatan tersebut atau tidak. Panwaslu menyatakan boleh sepanjang di luar jam kerja. “Panwaslu ikut hadir dalam acara tersebut,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, Muharram sebagai kader hanya ingin menjadi tuan rumah yang baik memuliakan kami sebagai tamu, menyambut pimpinannya. “Beliau berniat baik memberi jamuan makan berbuka puasa untuk para tamu kader,” lanjutnya.

Tindakan panwaslu menetapkan peristiwa tersebut sebagai laporan pelanggaran kata Masykur adalah tidak tepat. Ditegaskannya, Panwaslu Berau tidak profesional dengan tidak memberikan teguran terlebih dahulu bilamana ada tindakan Muharram yang berpotensi melanggar.

“Sebab itu, Panwaslu Berau kami anggap tidak objektif, tidak netral, berat sebelah, bertindak semena-mena, tidak adil dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kami menganggap ini adalah bentuk penzoliman pada sosok Muharram sekaligus pembunuhan karakter seorang tokoh pemimpin daerah,” tegasnya.

(sam/iza/k8)