Langgar UU KIP, KPU Siap-siap Bernasib Nahas

kpu
Kantor KPU Pusat

POJOKSATU.id, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk memahami Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sehingga, dapat transparan dan terbuka terkait segala informasi pemilu.

Sebaliknya, jika ada pelanggaran yang dilakukan KPU terkait UU KIP, maka KPU bisa jadi tergugat.

Demikian disampaikan praktisi keterbukaan informasi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ismail Cawidu,


Hal itu diungkapnya dalam Forum Diskusi Media ‘Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendorong Kerja Jurnalistik’ di Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/5/2018).

“Kawan-kawan di KPU itu kan mengelola daftar calon. Calon ini kan harus diketahui oleh publik. Siapa mereka. Datanya kan ada di mereka (KPU),” jelasnya.

Ismail menambahkan, ada dua istilah yang ada di negara demokrasi. Pertama, Obligation to Tell atau kewajiban menyampaikan.

Khususnya, terkait apa yang dikerjakan oleh negara kepada publik.

“Yang kedua, ada yang namanya People Right to Know. Masyarakat punya hak untuk tahu,” tegasnya.

Nah, berdasarkan hal itu, lanjutnya, sebagai pemimpin lembaga penyelenggara pemilu, semestinya sudah paham dan tak perlu lagi didesak.

“Artinya tidak perlu didesak, karena sudah ada mekanismenya,” papar mantan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo.