Jabar Pertahankan Nilai ‘A’ Untuk Akuntabilitas Kinerja

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menerima langsung sertifikat penilaian tersebut dari Menteri PAN-RB RI Asman Abnur di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Dipongeroro No. 22, Kota Bandung, Selasa (3/4/2018). (FOTO : Humas Pemprov Jabar)
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menerima langsung sertifikat penilaian tersebut dari Menteri PAN-RB RI Asman Abnur di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Dipongeroro No. 22, Kota Bandung, Selasa (3/4/2018). (FOTO : Humas Pemprov Jabar)

POJOKSATU.id, Bandung – Provinsi Jawa Barat mempertahankan nilai ‘A’ untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017. Kunci baiknya akuntabilitas kinerja ini adalah outcome yang bisa secara langsung dirasakan masyarakat.


Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menerima langsung sertifikat penilaian tersebut dari Menteri PAN-RB RI Asman Abnur di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Dipongeroro No. 22, Kota Bandung, Selasa (3/4/2018).

“Ini (Akuntabilitas Kinerja) sangat penting karena akuntabilitas kinerja pemerintah itu menujukkan bahwa kinerja pemerintah dicapai tepat sasaran,” ujar Aher.

Hal itu ia ungkap dalam sambutannya di acara yang digelar sekaligus rapat Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) tersebut.


Kunci akuntabilitas kinerja tersebut, Aher menjelaskan bahwa tidak hanya dilihat dari output dari sebuah program atau kebijakan.

Kata Aher, outcome juga penting diperhatikan bahkan menjadi kunci dari akuntabilitas kinerja.

Outcome, yaitu dampak atau manfaat jangka yang dinikmati langsung oleh masyarakat.

“Kunci akuntabilitas tidak hanya dilihat dari outputdari sebuah program, tapi outcome atau dampak panjang dari sebuah program yang telah dilakukan,” ungkap Aher.

Lebih lanjut, Aher memaparkan bahwa kinerja sebuah pemerintahan bisa dirunut dari penataan Pohon Kinerja.

Alur kinerja harus tegas, mulai dari Penjabaran Visi dan Misi – Penyebaran Visi dan Misi – Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) – IKU SKPD – Rincian dan Biaya Program – Unit Program – Output Program (evaluasi dan manfaat) – Outcome Program (manfaat jangka panjang).