Saran Politisi PDIP untuk Pelapor Anies Baswedan

Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno. Foto net
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Foto net

POJOKSATU.id, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke polisi oleh Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian, Kamis (22/2) malam.

Laporan polisi itu dibuat lantaran kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dinilai melanggar hukum.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, William Yani menilai pelaporan tersebut terlalu prematur.

Menurutnya, sebelum melaporkan, pihak pelapor, harusnya lebih dulu berdialog dulu dengan Anies.


Gubernur DKI Anies Baswedan Dipolisikan, Polda Metro Jaya Ungkap Nasibnya

“Harusnya diajak musyawarah aja dulu gubernurnya. Jangan dipidanakan langsung,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Setidaknya, pihak pelapor berkirim surat lebih dulu, setidaknya tiga kali.

“Jadi sebelum sampai sana (ranah hukum) lebih baik mereka kirim surat dululah, kalau tidak ditanggapi sampai tiga kali baru dipidanakan,” jelasnya.

Kendati demikian, anak buah Megawati Soekarnoputri ini enggan berkomentar lebih jauh soal kasus hukum Anies itu.

Gubernur DKI Anies Baswedan Dipolisikan, Bisa ke Mabes Polri

Akan tetapi, jika menilik pada kebijakan penutupan jalan yang dilakukan Pemprov DKI dan menjadikannya sebagai lahan berjualan pedagang kaki lima (PKL) jelas merupakan pelanggaran aturan.

Salah satunya adalah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Pada prinsipnya penutupan Jalan Jatibaru itu memang melanggar hukum sesuai dengan undang-undang lalu lintas,” tegasnya.

Anies Baswedan dilaporkan ke Polda Metro Jaya lantaran kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dinilai melanggar hukum.

Politisi Gerindra Sebut Anies Baswedan Tak Pernah Salah!

Laporan tersebut dibuat pada Kamis (22/2/2018) pukul 21.00 dan diterima dengan nomor registrasi LP/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018.

Jack menilai, kebijakan Anies sudah mengarah pada dugaan tindak pidana.

Sebab, saat merealisasikan penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang, Anies menjamin bahwa trotoar di sepanjang wilayah Tanah Abang sepenuhnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

“Namun, belakangan banyak PKL yang memanfaatkan trotoar untuk berjualan yang menyerobot hak pejalan kaki. Kita mewakili pejalan kaki mau lewat saja tidak bisa, ya mungkin ke depan akan banyak pelapor-pelapor,” bebernya.

Dilaporkan ke Polisi, Pengamat: Wong Cilik Tumbal Politik Anies Baswedan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan berbunyi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

Kemudian, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.

Dan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Akan tetapi, Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu, pelaporan polisi adalah hal yang sangat wajar dan menjadi risiko sebagai gubernur.

Anies Baswedan Dipolisikan, Politisi Gerindra: Banyak Yang Belum Move On

Malah, anak pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI itu menyebut hal itu berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta dimana masih banyak orang-orang yang belum bisa menerima kekalahan.

“Banyak yang belum move on,” singkat anak buah Prabowo Subianto ini.

Namun demikian, Taufik menegaskan bahwa semua kebijakan Anies-Sandi selama ini dikeluarkan hanya untuk kepentingan rakyat Jakarta, utamnya rakyat kecil atau wong cilik.

“Anies-Sandi itu programnya buat rakyat kecil,” ketusnya.

Warga Jakarta Siap-siap, Anies Baswedan Bakal Naikkan Pajak Sampai 1.000 persen

Bahkan, Taufik juga akan memberikan dukungan total atas kebijakan penghidupan kembali moda transportasi becak di DKI Jakarta.

Taufik bersikukuh, kebijakan Anies-Sandi itu sama sekali tak menabrak aturan dan perundangan yang ada.

Termasuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang melarang becak beroperasi di Jakarta.

“Nggak (melanggar Perda) itu,” tegasnya.

Pasalnya, sekalipun ada Perda yang melarang, pada kenyataannya becak masih saja beroperasi di jalanan kampung di Jakarta.

Download aplikasi PojokSatu.id dapat hadiah menarik setiap hari

Untuk mendapatkan kepastian hukum, anak buah Prabowo Subianto ini mengatakan bahwa Perda yang melarang beroperasinya becak di ibu kota akan dirubah.

“Nanti Perda-nya bisa diubah,” katanya.

(san/rm/ruh/pojoksatu)