Politisi Gerindra Sebut Anies Baswedan Tak Pernah Salah!

Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno. Foto net
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Foto net

POJOKSATU.id, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi dilaporkan ke polisi oleh Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian, Kamis (22/2) malam.

Laporan polisi itu dibuat, lantaran kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dinilai melanggar hukum.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku tetap akan mendukung penuh segala kebijakan yang dibuat Pemprov DKI Jakarta.

Bahkan, Taufik juga akan memberikan dukungan total atas kebijakan penghidupan kembali moda transportasi becak di DKI Jakarta.


Anies Baswedan Dilaporkan Cyber Indonesia ke Polda Metro, Ini Kasusnya!

Taufik bersikukuh, kebijakan Anies-Sandi itu sama sekali tak menabrak aturan dan perundangan yang ada.

Termasuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang melarang becak beroperasi di Jakarta.

“Nggak (melanggar Perda) itu,” tegasnya kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2018).

Pasalnya, sekalipun ada Perda yang melarang, pada kenyataannya becak masih saja beroperasi di jalanan kampung di Jakarta.

Gubernur DKI Anies Baswedan Dipolisikan, Polda Metro Jaya Ungkap Nasibnya

“Sekarang kenapa Anda nggak tanya, itu melanggar Perda nggak kalau sekarang?” ucap politisi Partai Gerindra itu.

“Sekarang kan ada (becak), ya nggak pernah diributin. Begitu kita kasih dan bagus juga Anda ribut,” ketusnya.

Meski demikian, untuk mendapatkan kepastian hukum, anak buah Prabowo Subianto ini mengatakan bahwa Perda yang melarang beroperasinya becak di ibu kota perlu dirubah.

“Nanti Perda-nya bisa diubah,” katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya Anies Baswedan dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian, Kamis (22/2) malam.

Gubernur DKI Anies Baswedan Dipolisikan, Bisa ke Mabes Polri

Laporan polisi itu dibuat, lantaran kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dinilai melanggar hukum.

Laporan tersebut dibuat pada Kamis (22/2/2018) pukul 21.00 dan diterima dengan nomor registrasi LP/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018.

“Jadi intinya tidak ada perda maupun pergub dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga keputusan itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku,” kata Jack.

Jack menilai, kebijakan Anies itu sudah mengarah pada dugaan tindak pidana.

Warga Jakarta Siap-siap, Anies Baswedan Bakal Naikkan Pajak Sampai 1.000 persen

Sebab, saat merealisasikan penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang, Anies menjamin bahwa trotoar di sepanjang wilayah Tanah Abang sepenuhnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

“Namun, belakangan banyak PKL yang memanfaatkan trotoar untuk berjualan yang menyerobot hak pejalan kaki. Kita mewakili pejalan kaki mau lewat saja tidak bisa, ya mungkin ke depan akan banyak pelapor-pelapor,” bebernya.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan berbunyi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

Faizal Assegaf: Watak Politik Anies Baswedan itu Licik, Khianat dan Oportunis!

Kemudian, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.

Dan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Download aplikasi PojokSatu.id dapat hadiah menarik setiap hari

(san/rm/ruh/pojoksatu)