Gubernur DKI Anies Baswedan Dipolisikan, Bisa ke Mabes Polri

Ketua tim media Satgas Antimafia Bola, Kombes Argo Yuwono. Foto via jawapos.com
Ketua tim media Satgas Antimafia Bola, Kombes Argo Yuwono. Foto via jawapos.com

POJOKSATU.id, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi dilaporkan ke polisi oleh Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian, Kamis (22/2) malam.

Laporan polisi itu dibuat, lantaran kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dinilai melanggar hukum.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono yang dikonfirmasi membenarkan perihal pelaporan orang nomor satu di Jakarta itu.

“Iya benar (ada laporan terhadap Gubernur DKI),saat ini kita masih mengkaji laporan itu,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Jumat (23/2/2018).


Anies Baswedan Dilaporkan Cyber Indonesia ke Polda Metro, Ini Kasusnya!

Saat ini, terang Argo, pihaknya masih melakukan pengkajian atas pelaporan terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Tujuannya, yakni untuk memastikan ada atau tidaknya aturan hukum yang dilanggar sesuai pasal yang disangkakan dalam pelaporannya.

“Kan baru tahap awal, yang di Jalan Jatibaru itu yang dimasalahkan. Masih kita selidiki,” jelas mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur.

Jika dalam pengkajian laporan itu ditemukan ada unsur pidana, lanjut Argo, maka pihaknya berencana akan memanggil Gubernur DKI untuk meminta keterangan terkait hal itu.

Gubernur DKI Anies Baswedan Dipolisikan, Polda Metro Jaya Ungkap Nasibnya

“Ya akan dipanggil untuk dimintai keterangannya,” jelas mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu.

Namun, Argo sendiri belum bisa memastikan, apakah kasus laporan terhadap Anies itu akan diambil alih oleh Polda Metro Jaya atau Mabes Polri.

Yang jelas, kata dia, kasus itu masih terus dilakukan proses penyelidikan.

“Akan kita komunikasikan (kasus Anies) dulu apakah ke Mabes atau Polda. Nanti, belum bisa kita sampaikan,” beber Argo.

Untuk diketahui, penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat telah diberlakukan Pemprov DKI Jakarta sejak 22 Desember 2017 lalu.

Warga Jakarta Siap-siap, Anies Baswedan Bakal Naikkan Pajak Sampai 1.000 persen

Sampai saat ini, kebijakan Pemprov DKI menutup ruas jalan tersebut belum memiliki payung hukum dan mengandung unsur tindak pidana.

Laporan tersebut dibuat pada Kamis (22/2/2018) pukul 21.00 dan diterima dengan nomor registrasi LP/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018.

“Jadi intinya tidak ada perda maupun pergub dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga keputusan itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku,” kata Sekjen Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian.

Jack menilai, kebijakan Anies mengarah pada dugaan tindak pidana.

Faizal Assegaf: Watak Politik Anies Baswedan itu Licik, Khianat dan Oportunis!

Sebab, saat merealisasikan penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang, Anies menjamin bahwa trotoar di sepanjang wilayah Tanah Abang sepenuhnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

“Namun, belakangan banyak PKL yang memanfaatkan trotoar untuk berjualan yang menyerobot hak pejalan kaki. Kita mewakili pejalan kaki mau lewat saja tidak bisa, ya mungkin ke depan akan banyak pelapor-pelapor,” bebernya.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan berbunyi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

Pendiri Presidium Alumni 212: Anies-Sandi Harusnya ‘Menyelamatkan’ Habib Rizieq

Kemudian, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.

Dan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Download aplikasi PojokSatu.id dapat hadiah menarik setiap hari

(fir/ruh/pojoksatu)