POJOKSATU.id, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke polisi oleh Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian, Kamis (22/2) malam.
Laporan polisi itu dibuat lantaran kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dinilai melanggar hukum.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah berpendapat, pelaporan polisi tersebut menjadi bukti kuat bahwa kebijakan Anies memang bermasalah.
Selain itu, juga membuktikan bahwa kebijakan penataan PKL Tanah Abang itu juga bermasalah secara sosiologis.
Anies Baswedan Dilaporkan Cyber Indonesia ke Polda Metro, Ini Kasusnya!
“Artinya, kebijakan itu bukan saja ada aturan yang dilanggar, tapi juga merugikan masyarakat umum,” tegasnya di Jakart, Jumat (23/2/2018).
Trubus menilai, selama ini Anies-Sandi selalu berkoar-koar bahwa semua kebijakan yang mereka hasilkan berpihak kepada wong cilik.
Dan menempatkannya sebagai golongan yang harus dibela mati-matian meski harus melanggar banyak aturan dan tanpa payung hukum yang jelas.
Akan tetapi, dalam hematnya, hal itu justru telah menempatkan masyarakat wong cilik sebagai tumbal politik Anies-Sandi.
Gubernur DKI Anies Baswedan Dipolisikan, Polda Metro Jaya Ungkap Nasibnya
Yakni untuk membumihanguskan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur-gubernur sebelumnya.
“Padahal kebijakan-kebijakan gubernur sebelumnya tidak salah sepenuhnya,” sesalnya.
Buktinya, ada banyak kebijakan dari gubernur-gubernur sebelumnya justru membuat pedagang Tanah Abang lebih tertib, nyaman dan bermartabat.
Berbeda dalam kebijakan Anies-Sandi, dimana pedagang kaki lima bersenang hati karena merasa mendapat perlindungan dari gubernur, sehingga menjadi liar tak terkendali.
Gubernur DKI Anies Baswedan Dipolisikan, Bisa ke Mabes Polri
“Namun di balik itu semua sesungguhnya ada tangan-tangan politik dari para pengusaha kroni Anies-Sandi, parpol pendukung, preman-preman politik penguasa Tanah Abang, yang mengeruk keuntungan dengan kebijakan itu,” bebernya.
Trubus menjelaskan, keuntungan yang didapat Anies dari kebijakan itu diakuinya tidak saja bersifat finansial, tetapi juga keuntungan bisnis dan politik.
Orang-orang dimaksud, disebutnya berhasil mempengaruhi Anies-Sandi untuk ngeyel bahwa kebijakan yang sudah mereka keluarkan adalah benar.
Politisi Gerindra Sebut Anies Baswedan Tak Pernah Salah!
“Tentu menyedihkan, karena kebijakan penataan Tanah Abang tidak murni untuk kepentingan masyarakat wong cilik, tapi lebih kepada kepentingan kroni-kroni pendukungnya,” sesalnya lagi.
Dia menilai kebijakan itu juga hanya untuk mendulang popularitas Anies untuk maju ke kancah Pilpres 2019 mendatang.
Apalagi dalam Pilkada DKI lalu, Anies-Sandi sudah mengantongi modal 58 persen suara warga Jakarta.
Warga Jakarta Siap-siap, Anies Baswedan Bakal Naikkan Pajak Sampai 1.000 persen
Akan tetapi, ingatnya. sesungguhnya Anies-Sandi telah melakukan bunuh diri dengan menelan pil pahit atas kebijakan yang tidak matang.
“Kebijakan itu justru kontraproduktif karena masyarakat menjadi kecewa, apatis, dan bahkan mencemooh atas kepemimpinannya di ibukota,” paparnya.
Terlebih, dampak yang ditumbulkan kebijakan itu bisa dibilang cukup negatif.
Faizal Assegaf: Watak Politik Anies Baswedan itu Licik, Khianat dan Oportunis!
Terutama bagi masyarkat sekitar Tanah Abang, kepolisian, sopir angkot, pengguna Jalan Jati Baru, dan lain-lain.
“Ini karena kemacetan parah dan kesemrawutan yang tak terkendali di sekitar Tanah Abang,” pungkasnya.