Copot Kapolda Gagal Cegah Konflik Sosial, Kapolri : Berarti Mereka Enggak Kerja

Tito Karnavian, Tito Karnavian jadi menteri
Kapolri Jendral Tito Karnavian

POJOKSATU,id-Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) penting dilakukan, mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan konflik sosial.

Hal itu ditegaskan Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada jajarannya, di acara Rapimnas Polri, Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/1).

Tito tidak segan-segan mencopot anak buahnya jika tidak mampu menjaga Kamtibmas, terutama dalam mencegah terjadinya konflik sosial.

“Polri harus bisa membuktikan bahwa mampu menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). penekanan saya cuma satu yang paling utama, yaitu (mencegah) konflik sosial,” ujar Tito


Penekanan itu cukup beralasan. Menurut Tito, dampak konflik sosial sangat besar. Kasus kejahatan konvensional seperti pencurian dan sebagainya, meski terjadi seribu kali dalam sehari tidak akan melumpuhkan aktivitas masyarakat dan pemerintah.

“Tapi sekali terjadi konflik sosial massal, berbau suku, ras, apalagi yang berbau keagamaan, ini tak boleh terjadi. Cukuplah Ambon, cukuplah Poso. Poso dan Ambon kita selesaikan dalam waktu yang sangat lama,” kata dia.

Bahkan hingga saat ini atau sudah selama 19 tahun konflik sosial di Poso belum juga usai. Pun demikian, Satgas Operasi Tinombala yang ditugaskan khusus menjaga Kamtibmas di Poso hingga kini belum dibubarkan.

Karena itu, jenderal bintang empat tersebut meminta jajarannya untuk melakukan pemetaan potensi konflik di wilayahnya masing-masing. Apalagi saat ini, 171 wilayah melaksanakan Pilkada Serentak 2018.

Tito meminta jajarannya mampu menyelesaikan potensi konflik sosial dan jangan sampai meledak.

“Kalau sampai meledak maka dari Mabes Polri akan menurunkan dua tim, yakni Tim Itwasum dan Tim Propam,” ucap dia.

Tim Itwasum dan Propam Polri nantinya akan melakukan penyelidikan internal. Keduanya akan mengecek apakah konflik sosial tersebut terjadi tanpa adanya informasi intelijen dari anggota di lapangan kepada pimpinan.

Jika terbukti kesalahan ada pada fungsi intelijen di lapangan, Tito tak segan-segan mencopot Kasat Intel dan Kasat Binmas di tingkat Polres atau Direktur Intelkam dan Direktur Binmas di tingkat Polda.

Namun jika ternyata anggota di lapangan telah melaporkan potensi konflik sosial tersebut, sementara pimpinan tidak mengambil respons yang tepat dengan segenap sumber dayanya, Tito tak segan mencopot kapolres dan kapolda di wilayah tersebut.

“Berarti mereka enggak kerja. Ini kira-kira kebijakan-kebijakan yang saya ambil saat itu, dan ini sudah jalan. Yang copot juga sudah banyak. Sehingga kita melihat kasus-kasus konflik sosial relatif menurun saat ini selama dua tahun terakhir,” tandasnya.

(ysp/pojoksatu)