Sandiaga Uno Ditantang Tunjukkan Surat Likuidasi PT Japirex

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

POJOKSATU.id – Kuasa Hukum Pelapor Sandi, Fransiska Kumalawati Susilo, mempertanyakan alasan likuidasi yang dikemukakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dalam penjualan lahan di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten.


Menurut dia, jika benar penjualan lahan dilakukan dalam rangka likuidasi PT Japirex, ia meminta bukti pengesahan proses tersebut.

“Kalau memang tanah itu dijual dengan alasan likuidasi Japirex, mana surat persetujuan dari pengadilan?” ujar Fransiska ketika dikonfirmasi, Jumat (19/1).

Dia menjelaskan, sesuai dengan peraturan yang ada, likuidasi dilakukan setelah adanya rapat umum pemegang saham (RUPS). Apabila hasil rapat menyetujui, surat pengajuan likuidasi dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Keputusan RUPS juga harus disosialisasikan melalui media massa.


“Memang pada RUPS disetujui jika likuidasi dilakukan. Tapi apa pernah surat pengajuan likuidasi didaftarkan ke Kemenkumham? Kalau memang ada, mana buktinya?” tantangnya.

Apabila telah didaftarkan ke Kementerian, lanjut Fransiska, sidang terkait likuidasi bakal digelar pengadilan. Di situ diputuskan oleh hakim apakah likuidasi disetujui atau tidak.

Selain itu, Fransiska mengaku telah memastikan tidak ada surat likuidasi yang diajukan PT Japirex. Karenanya, keputusan pengesahan maupun penolakan likuidasi, tak mungkin dikeluarkan pengadilan.

“Itu artinya alasan penjualan tanah untuk likuidasi perusahaan ya mengada-ada. Likuidasi tidak bisa dilakukan jika keputusan persetujuan pengadilan tidak ada,” ucapnya.

Di samping itu, penjualan tanah dengan dalih likuidasi dinilai tak bisa dilakukan Japirex. Mengingat lahan seluas 3115 meter persegi tersebut bukanlah milik perusahaan, tapi milik Edward Seky Soeryadjaya dengan atas nama sertifikat Djoni.

Lebih lanjut, Fransiska membantah jika laporan yang ia buat bermuatan politik. Proses hukum ia lakukan bukan karena posisi Sandiaga yang menjadi calon atau telah menjadi kepala daerah.

“Kasus ini sudah saya laporkan ke Polres Jakarta Pusat pada 2015 lalu, tapi ditolak oleh pimpinan-pimpinan di sana, dengan alasan kurang bukti,” ungkapnya.

Adapun perkara ini mulai dipersoalkan pada 2015, karena ketika itu dirinya baru mengetahui informasi tersebut dari Djoni. Pelaporan akhirnya baru bisa dilakukan pada 2017, karena sebelumnya baik Sandiaga maupun Andreas kerap menjanjikan pembayaran uang hasil penjualan lahan, sejak 2016. Tidak hanya janji, sejumlah pertemuan juga dilakukan guna menyelesaikan masalah tersebut, namun dikatakan berakhir nihil.

“Saya cuma mau dibayar, dilunasi sesuai harga NJOP (nilai jual objek pajak) sekarang. Kalau itu beres, perkara juga beres. Kalau saya niatnya main politik, pasti saya maunya dia dipenjara, ini kan tidak,” tandas Fransiska.

(fir/pojoksatu)