Ini Foto Surat OC Kaligis Minta Anies Baswedan Pecat Ketua KPK

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajaran TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1). Foto via JawaPos.com)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajaran TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1). Foto via JawaPos.com)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Narapidana kasus penyuapan yang sekaligus pengacara kondang OC Kaligis meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memecat salah satu anah buahnya.

Sosok anak buas Anies dimaksud adalah Ketua Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta, Bambang Widjajanto alias BW.

Permintaan pengacara yang juga ayah selebritis cantik Velove Vexia itu disampaikannya dalam sebuah surat yang kemudian menyebar dan viral di media sosial.

Bedasarkan foto capture surat tersebut, Kaligis secara jelas menujukan surat itu kepada Gubernur DKI Jakarta tertanggal 5 Januari 2018.


Selain itu, Kaligis juga menggunakan kop surat kantor hukum miliknya sendiri.

OC Kaligis Minta Anies Baswedan Pecat Ketua KPK, Ada Apa Hayooo…

Setidaknya ada empat poin yang diutarakan Kaligis terkait alasan Anies memecat BW.

Akan tetapi, keempat poin tersebut bermuara pada status tersangka yang pernah disandang BW.

Yakni dalam perkara dugaan rekayasa keterangan palsu di sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010.

Meski di-deponeering, Kaligis menegaskan, hal itu sama sekali tak menghilangkan status tersangka sampai dengan akhir hayat BW sekalipun.

Berikut isi lengkap surat O.C Kaligis kepada Anies:

1. Bahwa tersangka BW sampai hari ini masih berstatus tersangka dugaan merekayasa pemberian keterangan palsu di dalam perkara sekitar tahun 2010 walaupun perkaranya telah dideponeer. Semua ahli hukum akan sependapat dengan saya, bahwa deponeer tidak menghilangkan status tersangka Bambang Widjojanto sampai akhir hayatnya.

2. Atas dasar status tersangka tersebut, BW diberhentikan sebagai Komisioner KPK. Apalagi banyak catatan penyalahgunaan wewenang yang terjadi selama masa jabatannya selaku Komisioner KPK, termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai penggunaan uang KPK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemberhentiannya sebagai tersangka dugaan tindak pidana tidak pernah digugat oleh BW dan dia sendiri tidak pernah menggugat KPK, yang telah memberhentikannya sebagai komisioner.

3. Keputusan deponeering yang bersangkutan pun tanpa melalui prosedur yang wajar sesuai keputusan MK nomor 29/PUU-XIV/2016 yang menyatakan putusan deponeering harus melalui proses konsultasi dengan DPR, Mahkamah Agung (MA) dan Kapolri. Proses ini tidak dilalui oleh Kejaksaan Agung.

4. Menjadi pertanyaan, di saat pemerintah giar-giatnya memberantas korupsi dan kejahatan, Anda mengangkat seorang tersangka yang merekayasa keterangan saksi-saksi di MK sebagai pemimpin pegiat anti korupsi di Pemerintahan Bapak Gubernur. Apakah pantas seseorang yang berlatarbelakang pidana yang dideponeer dan diberhentikan sebagai Komisoner KPK.

Saya yakin Bapak Gubernur bukan pelindung para tersangka pidana untuk duduk dalam pemerintahan bapak yang terkenal bersih, karena bapak sendiri, berhasil diangkat sebagai gubernur, karena saya percaya bapak adalah seorang jujur yang punya penuh integritas dalam mengantar kami rakyat bapak menuju clean government.

5. Semoga masukan saya ini, dapat menjadi pertimbangan untuk membatalkan pengangkatan tersebut.

Demikian surat ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Gubernur saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Prof. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H
Lapas Sukamiskin Blok Barat atas nomor 2 Bandung

Download aplikasi PojokSatu.id dapat pulsa, voucher dan hadiah menarik lainnya

(ruh/pojoksatu)