Motor Boleh Melintas Sudirman-Thamrin, Begini Rekayasa Polisi

Larangan motor masuk jalan MH Thamrin
Jalan MH Thamrin

POJOSATU.id, JAKARTA – Polisi memastikan akan ada rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin jika nantinya sepeda motor boleh melintas di kawasan tersebut.


Hal itu dilakukan guna mengantisipasi kemacetan yang ditimbulkan terkait pencabutan pergub larangan motor di kawasan Sudirman-Thamrin oleh Mahkamah Agung (MA).

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas kawasan tersebut.

“Bisa saja kendaraan kita alihkan atau rekayasa Lantas, karena tugas pokoknya lalu lintas kita seperti itu kalau terjadi kepadatan nanti,” ungkap Halim di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2018).


Menurutnya, ada beberapa pilihan rekayasa lalu lintas yang nantinya bisa diterapkan di kawasan Sudirman-Thamrin.

Pergub Sudah Dicabut MA, Dirlantas: Motor Masih Dilarang Melintas Jalan Sudirman

Akan tetapi, hal itu masih bersifat sementara.

“Ada beberapa rekayasa sementara. Nanti kalau memang sudah sudah cocok dibuatkan peraturan Gubernur,” jelasnya.

Halim menjelaskan,kedepan pihaknya akan membuat konsep empat jalur, yakni jalur cepat, jalur lambat, jalur reguler dan satu jalur khusus Transjakarta.

“Kita akan buat empat lajur jalur cepat, kemudian di situ akan ada pedestrian 14 meter. Ada juga jalur sepeda, jadi tidak memungkinkan kalau jalur cepat itu ada roda dua,”bebernya.

Motor Lewat Jalan Sudirman, Dirlantas: Tilang!

Sebelumnya, MA membatalkan Pergub DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin yang dibuat era Ahok.

Putusan tersebut tertuang dalam Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2017.

Dalam putusan itu, MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan Pergub itu.

Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Larangan Motor Melintas Jalan Sudirman-Thamrin, Dirlantas Setuju Ahok Ketimbang Anies

Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin menyatakan Pasal 1 dan 3 Pergub DKI Nomor 195 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 133 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

(fir/pojoksatu)