Larangan Motor Melintas Jalan Sudirman-Thamrin, Dirlantas Setuju Ahok Ketimbang Anies

Larangan motor melintas di Jalan Sudirman masih berlaku
Larangan motor melintas di Jalan Sudirman masih berlaku

POJOKSATU.id, JAKARTA – Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra lebih setuju Ahok ketimbang Gubernur DKI Jakarta.


Hal itu terkait kebijakan larangan motor melintas di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.

Menurutnya, aturan pembatasan sepeda motor yang melintas di jalan Thamrin Jakarta Pusat sudah sangat efektif.

Halim menyebut, larangan melintasnya kendaraan beroda dua di kawasan tersebut sudah sesuai dengan hasil kajian Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan kepolisian.


“Kalau menurut saya sih sikap, dari kepolisian dulu ya, di kepolisian itu ikuti aturan yang ada.¬†Yang kedua saya kira tidak efektif karena sudah efektif dengan adanya pelarangan. Karena sudah ada hasil penelitian daripada Dinas Perhubungan,” terang Halim di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2018).

Pergub Sudah Dicabut MA, Dirlantas: Motor Masih Dilarang Melintas Jalan Sudirman

Lebih lanjut Halim menjelaskan, larangan kendaraan beroda dua itu sudah sesui dengan Peraturan Gubernur DKI Nomor 195 Tahun 2014 terkait dengan pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan Thamrin tersebut.

Apalagi, kata Halim, dari data kepolisian, bahwa korban kecelakaan lebih banyak didominasi oleh kendaraan roda dua.

Karena itu, Halim sendiri lebih setuju dengan aturan Pemprov DKI sebelumnya dengan alasan demi mengurangi angka kecelakan saat melewati jalur tersebut.

“Dari data kepolisian bahwa korban dan pelaku dari kecelakaan bermotor itu banyak didominasi oleh roda dua. Pelanggaran juga demikian,” tutupnya.

Motor Lewat Jalan Sudirman, Dirlantas: Tilang!

Sebelumnya, MA membatalkan Pergub DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin yang dibuat era Ahok.

Putusan tersebut tertuang dalam Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2017.

Dalam putusan itu, MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan Pergub itu.

Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(fir/pojoksatu)