Sudah Saatnya Ucapkan ‘Selamat Tinggal Jakarta’ Ibukota Pindah!

kota palangkaraya, ibukota indonesia pindah
Kota Palangkaraya

POJOKSATU.id, JAKARTA – Bagi warga DKI Jakarta, mungkin sudah harus bersiap untuk ucapkan ‘selamat tinggal’. Sebab, teka-teki kepastian pemindahan Ibukota Negara sepertinya akan segera terealisasi.


Hal itu didapat melalui kajian mendalam yang dilakukan Bappenas terhadap pemindahan Ibu Kota yang mulai menemukan titik terang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, hingga saat ini sudah ada beberapa pilihan daerah yang akan ditetapkan sebagai Ibu Kota.

Nantinya, daerah-daerah tersebut akan dimasukkan dalam kajian.


“Sudah muncul beberapa kandidat, nanti akan disampaikan dalam kajiannya,” ujarnya usai Sarasehan 100 Ekonom di Grand Sahid, Jakarta, Selasa (12/12).

Sayangnya, mantan Menteri Keuangan ini enggan menyebutkan di mana lokasi tepatnya yang akan digunakan sebagai Ibu Kota tersebut.

Yang jelas, calon ibu kota baru itu ada di luar Pulau Jawa.

“Nggak boleh, yang pasti luar Jawa,” terangnya.

Selain itu, Bambang juga menyebut bahwa diperkirakan kajian dimaksud akan tuntas pada akhir Desember ini.

Sehingga, pihaknya bisa langsung mengajukan ke Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan persetujuan.

“Daerah a,b,c. Saya harus lapor dulu ke presiden. Akhir Desember selesai, baru lapor presiden. Sekarang hampir selesai,” terangnya.

Kajian itu, kata Bambang, meliputi seluruh aspek terkait pembiayaan dan perkiraan kebutuhan untuk pemindahan ibu kota.

“Lokasi, termasuk skema pembiayaan, perkiraan kebutuhan dan lain-lain. Tapi belum sampai desain mengenai kotanya,” tutupnya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Palangkaraya disebut-sebut sebagai Ibu Kota yang baru untuk menggantikan Jakarta.

Penilaian itu didasarkan atas kepadatan yang ada di Jakarta.

Sementara, dipilihnya Palangkaraya itu disebut-sebut karena kota tersebut memiliki sejumlah penilaian dan cocok sebagai pengganti pusat pemerintahan.

Kendati demikian, kabar pemindahan Ibu Kota ini sejatinya bukan merupakan isu baru.

Sebab, isu tersebut sudah ada sejak cukup lama, yakni saat kepemimpinan Presiden RI pertama, Soekarno.

Namun, hal itu hingga kini belum pernah terealisasi.

(hap/JPC/pojoksatu)