Mutasi Besar-besaran Panglima Gatot Nurmantyo Tidak Etis

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berserta Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL) Ade Supandi dan Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) Mulyono mendampingi Marsekal Hadi ke DPR RI. (foto via RMOL)
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berserta Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL) Ade Supandi dan Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) Mulyono mendampingi Marsekal Hadi ke DPR RI. (foto via RMOL)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Akhirnya, tongkat komando Panglima TNI dipastikan akan segera diletakkan Jendral Gatot Nurmantyo.

Sebagai penerusnya, akan diembankan kepada Marsekal Hadi Tjahjanto.

Kepastian itu setelah Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengumumkan Hadi Tjahjanto disetujui menjadi Panglima TNI menggantikan Gatot.

Keputusan tersebut diambil setelah Hadi menjalani uji kelayakan dan kepatutan di komisi yang membidangi pertahanan tersebut.


“Setelah melaksanakan uji kemampuan dan kepatutan, Komisi I memberikan persetujuan terhadap Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI,” kata Abdul, usai melangsungkan rapat di Komplek Parlemen Senayan Rabu (6/12).

Pergantian Panglima TNI jadi Borok Presiden Joko Widodo, Sandera TNI seperti Golkar dan PPP

Sebelumnya, Gatot melakukan mutasi besar-besaran. Bukan hanya di Angkatan Darat, melainkan juga di Angkatan Laut dan Angkata Udara.

Total, 85 perwira tinggi TNI yang digeser oleh Gatot.

Ketua Setara Institute Hendardi menyatakan, tindakan Gatot itu jelas tidak etis.

Diganti Hadi Tjahjanto, Gatot Nurmantyo Rombak Perwira TNI Besar-besaran, Ada Apa Ini?

Menurutnya, mutasi besar-besaran di TNI adalah hal biasa. Tapi, jika dilakukan jelang pergantian, maka itu tidak biasa.

“Jelas tidak etis karena melanggar kepatutan dalam berorganisasi,” jelas Hendardi lewat keterangan tertulis, Rabu (6/12).

Pada UU Aparatur Sipil Negara yang mengatur pengisian jabatan-jabatan tinggi madya dan utama, mutasi mensyaratkan adanya pertimbangan dari Tim Penilai Akhir (TPA).

Rotasi 85 Pati di Tubuh TNI Saat Jokowi Tunjuk Calon Panglima, Gatot: Tidak Melanggar

Selain itu, harus ada persetujuan presiden agar mutasi tersebut tak dianggap dianggap cacat administratif.

Namun, Hendardi mengakui tidak ada aturan detail mengatur mutasi di tubuh TNI.

Karena prinsip kepatuhan pada pimpinan dan dianggap sebagai urusan rumah tangga institusi.

Belum Pensiun, Gatot: Nyawa Pun akan Saya Berikan

Selain itu, Panglima TNI juga memiliki kewenangan tak terbatas soal mutasi.

Karena itu, menurutnya, perlu dipikirkan suatu regulasi yang mengikat terkait mutasi di masa transisi kepemimpinan di masa yang akan datang.

“Belajar dari UU Pilkada dan UU ASN, larangan mutasi itu jelas diatur tata caranya. Termasuk larangan mutasi di masa transisi,” ungkapnya.

Gerindra Curiga Hadi Hanya Dijadikan Alat Jokowi Menumpas Gatot

Dalam kaitan kepala daerah, larangan itu ditujukan untuk menghindari politicking suatu jabatan dalam pertarungan politik.

Tetapi jabatan panglima TNI juga harus dipandang sebagai jabatan publik dan politis.

Karena pengisian jabatan ini dilakukan melalui mekanisme politik yakni melalui presiden dan persetujuan DPR.

Gerindra Nyinyir Jokowi Sengaja Matikan Gatot Nurmantyo, Balasan Ruhut Sitompul Lebih Menohok

Dalam hematnya, mutasi di ujung masa jabatan Gatot Nurmantyo bisa juga dipandang sebagai bagian dari konsolidasi politik.

Hal itu, mungkin menguntungkan Gatot dan merugikan pihak-pihak yang bersebrangan dengannya.

Gak Nyangka, Begini Reaksi Gatot Nurmantyo Digantikan Hadi Tjahjanto

“Ke depan, hal-hal semacam ini harus diatur lebih detail. Sehingga mutasi yang tidak dikehendaki tidak membuat soliditas dan profesionalitas anggota TNI melemah,” terangnya.

Dia menyarankan, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan segera menjabat Panglima TNI meninjau ulang mutasi yang dilakukan Gatot.

Jangan Kaget, Ini Tanggapan Kapolri Tito Karnavian Terhadap Marsekal Hadi Tjahjanto

“Jika penempatan-penempatan perwira itu tidak memperkuat organisasi TNI,” tutupnya.

(ald/rm/pojoksatu)