Pidato Pribumi: Anies Baswedan Kerja Saja yang Bener, Jangan Buka Luka Lama 1998

Proses pengambilan sumpah jabatan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara

“Agar masyarakat kembali fokus pada rasionalitas kerja seorang gubernur. Sehingga, masyarakat dapat segera membahas hal-hal yang penting dan rasional untuk kemaslahatan banyak orang,” jelas Desi.

Lebih jauh, Desi menjelaskan, penggunaan kata pribumi disebutkan dalam Instruksi Presiden 26/1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sehari Menjabat Gubernur DKI, Anies Baswedan Dilapor ke Polisi oleh Banteng Muda Indonesia

Inpres itu sendiri ditandatangani oleh Presiden BJ Habibie di masa peralihan reformasi. Ketika itu, istilah pribumi menjadi sangat sensitif pasca kerusuhan 1998.

Sebab etnis Tionghoa yang juga merupakan warga negara Indonesia mengalami beragam tindak kekerasan.


Narasi yang beredar adalah pribumi dan non pribumi, sehingga banyak keturunan Tionghoa harus menempelkan informasi di pintu rumah demi keamanan keluarganya.

Jangan Kaget, Pelapor Anies Baswedan Ternyata Pengacara Ahok

Hal itu, sambungnya, menjadi trauma pahit dan mendalam terkait pemakaian istilah pribumi yang seharusnya dipahami Anies sebagai seorang pejabat publik.

“Supaya kita menjadi masyarakat yang sensitif dengan keberagaman dan tidak menjadi acuh tak acuh pada sejarah kelam masa lalu,” katanya.

Pidato Anies Baswedan, Pengamat: Gubernur DKI Jakarta Perjelas Tuduhan SARA

“Semoga dengan polemik ini, Anies Baswedan semakin paham medan kerja yang akan dilaluinya ke depan,” pungkas Desi.

(rmol/ruh/pojoksatu)