Pidato Pribumi Anies Baswedan Intoleran, LBH Jakarta: Minta Maaf, dong!

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima petikan surat keputusan pelantikannya dari Presiden Joko Widodo di Istana Presiden
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima petikan surat keputusan pelantikannya dari Presiden Joko Widodo di Istana Presiden

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pidato perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai tanggapan dan sorotan tajam dari berbagai pihak. Sebab, ia dianggap membangkitkan perpecahan antar warga.

Pidato tersebut disampaikan Anies di pelataran Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/10) kemarin seusai pelantikannya.

Dalam pidato tersebut, Anies mamakai kata ‘pribumi’ yang lantas menyinggung sejumlah kalangan. Sontak, penggunaan istilah ‘pribumi’ itu dimaknai beragam.

Bahkan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pun sampai mengecam istilah ‘pribumi’ yang dipakai Anies.


Sehari Menjabat Gubernur DKI, Anies Dilapor ke Polisi oleh Banteng Muda Indonesia

Jangan Kaget, Pelapor Anies Baswedan Ternyata Pengacara Ahok

Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan pernyataan Anies tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan menyulut sentimen primordial antar kelompok.

“Sudah seharusnya Anies mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf kepada publik,” kata Alghiffari melalui keterangan tertulisnya, Selasa (17/10).

Pemilihan penggunaan istilah ‘pribumi’ dalam pidato resmi pejabat negara kontraproduktif dengan upaya mendorong semangat toleransi dan keberagaman.

Ini Kutipan Lengkap Pidato Anies Baswedan yang Menyoal Pribumi

Anies Baswedan Dipolisikan, Sandiaga Uno Diperiksa Polda Metro Jaya

Sayangnya kata dia, banyak pejabat negara, termasuk Anies Baswedan, masih kerap menggunakan istilah tersebut dalam memberikan pidato atau pernyataan publik melalui media massa.

Penggunaan istilah ‘pribumi’ di lingkungan pemerintahan telah dicabut sejak diterbitkannya Instruksi Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi oleh Presiden Habibie untuk mengakhiri polemik rasialisme terhadap kelompok Tionghoa di Indonesia pada masa itu.

Pidato Pribumi: Anies Kerja Saja yang Bener, Jangan Buka Luka Lama 1998

Pidato Anies, Pengamat: Gubernur DKI Jakarta Perjelas Tuduhan SARA

Penggunaan istilah ‘pribumi’ dalam pidato publik juga melanggar semangat penghapusan diskriminasi rasial dan etnis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999.