Soal Pembekuan KPK, Golkar Tidak Sejalan PDIP

Sekjend DPP Partai Golkar Idrus Marham. (FOTO : net)
Sekjend DPP Partai Golkar Idrus Marham. (FOTO : net)

POJOKSATU.id – Sekretaris Partai Golkar, Idrus Marham angkat bicara terkait adanya upaya untuk membekukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menolak dengan tegas hal itu.

Hal ini dikatakan Idrus, menanggapi Anggota Pansus Angket DPR terhadap KPK Henry Yosodiningrat yang ingin membekukan lembaga antirasuah ini.

“Kalau dibekukan Partai Golkar tidak dalam posisi menyetujuinya,” ujar Idrus saat dikonfirmasi di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (9/9).

Menurut Idrus, KPK ini lahir karena adanya kegelisahan dari para pemimpin bangsa, lantaran saat itu banyak sekali ‎okum ‘kerah putih’ yang melakukan korupsi.


“Oleh sebab itu pemberantasan korupsi yang sudah berjalan lama harusnya perlu dihargai,” katanya.

Lebih lanjut Idrus menambahkan, pihaknya mendukung apabila KPK salah perlu dikoreksi. Namun bila dibekukan maka partai berlogo pohon beringin ini akan melakukan penolakan.

“Maka kalau ada kelemahan ya perlu dikoreksi bersama,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Pansus Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Henry Yosodiningrat, mengatakan ada salah satu usulan Pansus Angket akan dibawa ke dalam rapat paripurna 28 September 2019 na

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ini (PDIP) ini, salah satu usulan yang akan dibacakan dalam paripurna tersebut adalah p,embekukan lembaga antirasuah tersebut untuk sementara.

“Kalau perlu misalnya sementara KPK disetop dulu, ini tidak mustahil,” ujar Henry saat dikonfirmasi, Sabtu (9/9).

Ketua Gerakan Anti Narkotika (Granat) ini menambahkan, apabila pembekuan tersebut sudah terlaksana, maka yang menanggani kasus korupsi adalah Polri dan juga Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab ungkap Henry, dua lembaga tersebut juga mempunyai kewenangan untuk menyidik dan juga penuntutan.

(cr2/jpc/pojoksatu)