Soal Pindah Ibu Kota Negara, JK: Harus Dikaji

Wakil presiden Jusuf Kalla
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

POJOKSATU.id, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla  belum bisa memastikan bisa atau tidaknya ibu kota negara pindah. Mengingat Indonesia merupakan negara yang besar.

Menurut JK, pemindahan harus melalui kajian karena pemindahan ini menyangkut begitu banyak hal.

“Memang harus dikaji betul, karena umumnya yang punya ibu kota kecil itu yang suatu negara federal. Kayak Australia, Amerika, Myanmar, Malaysia itu federal, yang urusan pengusaha itu tidak pernah berhubungan lagi dengan pusat tetapi berhubungan dengan pemerintah daerah,” kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

JK mengungkapkan pemindahan juga membutuhkan dana begitu besar untuk membangun infrastruktur dan berbagai sarana pemerintahan di daerah baru yang dijadikan ibu kota negara.


Pemindahan akan sangat sulit terealisasikan bila keuangan negara dalam keadaan tidak baik.

“Harus dikaji dengan betul khususnya dalam keadaan sekarang ini, di mana keuangan negara tidak terlalu baik. Tidak berarti tiba-tiba tahun depan, tiba-tiba mau pindah, tidak,” tegas JK.

Dengan demikian, pemindahan ini harus mempertimbangkan apa saja yang dipindah. Meski begitu, JK mengapresiasi ide pemindahan ibu kota negara ini.

“Pegawai pusat itu 900 ribu, rumahnya bagaimana, kantornya bagaimana, istana bagaimana, DPR bagaimana, markas tentara, Jaksa Agung, BI. Itu semua itu uang, buat memindahkannya bagaimana? Jadi bukan sesuatu yang mudah. Terus terang tapi idenya bagus,” pungkas JK.

(dri/pojoksatu)