Yusril Sebut ‘Status’ Ahok Belum Jelas Hingga Ada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Yusril-Ahok
Yusril-Ahok

POJOKSATU.id, JAKARTA– Basuki Tjahaja Purnama divonis dua tahun kurungan penjara oleh Hakim Ketua Dwiarso Budi Santiarto. Hukuman itu jauh lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan.

Ahok, sapaan Basuki, bersama dengan tim kuasa hukumnya sudah menyatakan banding atas keputusan Majelis Hakim. Dengan demikian, putusan ini belum inkracht van gewijsde atau belum berkekuatan hukum tetap.

Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, secara hukum berdasarkan asas praduga tidak bersalah, sampai saat ini status Ahok masih belum jelas, apakah salah atau tidak salah hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Bahwa secara awam, orang menganggap Ahok sudah bersalah, hal itu tentu dapat kita maklumi. Namun putusan Majelis Hakim PN Jakarta Utara itu, seperti saya katakan di atas, disertai perintah agar Ahok segera dimasukkan ke dalam tahanan,” papar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/5).


“Vonis ‘segera masuk’ ini menurut pemberitaan media siang ini (kemarin, Selasa 9/5) telah dilaksanakan oleh Jaksa. Ahok sudah dibawa masuk ke Rutan Cipinang. Artinya, Ahok kini berstatus tahanan dengan putusan hakim sampai putusan pengadilannya mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya.”

Lebih lanjut Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menyatakan, kecil kemungkinan bagi Ahok untuk kembali ke Balaikota guna menyelesaikan masa tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga Oktober 2017 mendatang.

“Dengan ditahannya Ahok, maka Pemerintah harus memberhentikan sementara Ahok dari jabatannya yang akan berakhir bulan Oktober 2017 nanti. Nampaknya, proses banding dan kasasi yang dijalani Ahok belum akan selesai sampai Oktober, sehingga kemungkinan Ahok akan kembali menduduki jabatannya sampai bulan Oktober juga kecil kemungkinannya,”tutup Yusril.

(tri/pojoksatu)