Kewenangan batalkan Perda dicabut MK, Kemendagri : Perda itu ranah eksekutif review

Mahkamah Konstitusi, sengketa pemilu
Mahkamah Konstitusi

POJOKSATU.id, JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Hal itu lantaran dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Menanggapi hal itu, pihak Kemendagri menyatakan menghormati putusan dari MK. Meskipun demikian, Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto mengaku khawatir dengan putusan tersebut.

“Itu memang hak MK, tapi harus diingat, perda itu adalah ranah eksekutif review yang merupakan produk pemda, yakni DPRD dan pemerintah. Maka perda (dapat,red) dibatalkan Mendagri sebagaimana diatur di Pasal 251 (UU Nomor 23/2014 tentang Pemda,red),” ujar Widodo di Jakarta.

Widodo khawatir, dengan dibatalkannya Pasal 251 UU Pemda, maka akan sulit mewujudkan keinginan deregulasi terkait peraturan-peraturan yang ada, terutama menyangkut investasi.


“Tanpa bermaksud mengurangi kewenangan MA, tapi faktanya tunggakan MA (memutus perkara,red) banyak,” ucap Widodo.

Meski demikian, Widodo mengaku pihaknya akan tetap melaksanakan apa pun putusan MK. Karena bersifat final dan mengikat.

MK diketahui mencabut kewenangan Mendagri membatalkan Perda, sebagaimana diatur dalam Pasal 251 UU Nomor 23/2014 tentang Pemda.

Keputusan diambil dalam sidang MK yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/4).

Dalam pertimbangannya, MK menilai kewenangan Kemdagri mencabut perda bertentangan dengan Pasal 24 ayat 1 UUD 1945.

Pasal tersebut mengatur, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

(gir/jpnn/pojoksatu)