Pengakuan Masyarakat Papua, Freeport Abaikan Masyarakat Adat Sejak 50 Tahun

POJOKSATU.id, JAKARTA — Ketua Masyarakat Adat Suku Amugme, Odizeus Benal mengakui, sejak 50 tahun, Freeport mengabaikan masyarakat adat. Masyarakat adat tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatn sumber daya alam oleh Freeport di wilayahnya.

Karena itu, Odizeus mendesak pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mulai melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan mengenai PTFI.

“Kami tidak minta PTFI keluar dari tanah kami, tapi kenapa sejak awal tak ada kami dilibatkan, kami kan tidak tahu dampaknya akan bagaimana, seperti apa, untungnya apa, sudah lebih lima puluh tahun ini terjadi,” kata Odizeus Benal di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (3/3).

Menurutnya, pemerintah Indonesia maupun PTFI telah secara sepihak mengeksploitasi gunung dan tanah milik masyarakat adat. Akibatnya tanah Papua khususnya Timika saat ini telah mengalami kerusakan akibat pengerukan tambang.


“Total ada lima wilayah yang sudah mengalami kerusakan karena adanya PTFI,” kata Odizeus, seperti dilansir CNN.

Bukan hanya kerusakan wilayah, berdirinya PTPI juga berdampak pada kesehatan warga setempat. Kata Odizeus, masyarakat Papua mengalami gangguan kesehatan karena terpapar limbah kimia dari aliran sungai dan udara akibat aktivitas tambang di kawasan tersebut.

“Kami yang terkena dampak, kami yang merugi, kami yang wilayahnya dirusak, tapi kami tak pernah sekalipun dilibatkan,” demikian Odizeus.

(ra/pojoksatu)