Pemprov Jabar Dukung Pembentukan LPNK Haji dan Umroh

Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Ruang Rapat Komisi VIII Lantai 2 Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017) sore. Foto: Humas Pemprov Jabar
Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Ruang Rapat Komisi VIII Lantai 2 Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017) sore. Foto: Humas Pemprov Jabar

POJOKSATU.id, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sangat mendukung apabila urusan Haji dan Umroh dikelola oleh Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) seperti yang akan diatur dalam RUU tersebut. Hal itu disampaikan Aher usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Ruang Rapat Komisi VIII Lantai 2 Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017) sore.

“RUU itu kan menginginkan adanya peningkatan pelayanan Haji. Ketika itu yang dimaksud maka kita harus mendukung. Nah, salah satu caranya adalah Undang-Undang yang baru ini akan mengamanahkan membuat lembaga nonkementerian yang menjadi pelaksana dari Ibadah Haji ini,” ungkap Aher usai RDP kepada Tim Peliput Humas Jabar.

Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Ruang Rapat Komisi VIII Lantai 2 Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017) sore. Foto: Humas Pemprov Jabar
Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Ruang Rapat Komisi VIII Lantai 2 Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017) sore. Foto: Humas Pemprov Jabar

“Sehingga detil urusan pelaksanaan itu ada pada lembaga ini. Nah, regulasinya, pengaturan umumnya ada pada Kemenag,” tambahnya.

RUU ini dibuat untuk meningkatkan layanan Ibadah Haji dan Umroh. Salah satu hal yang akan diatur dalam RUU ini, yaitu tentang pembuatan LPNK sebagai pelaksana Ibadah Haji dan Umroh. Sementara pengaturan umum atau regulasi tetap ada di Kementerian Agama (Kemenag).


Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Ruang Rapat Komisi VIII Lantai 2 Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017) sore. Foto: Humas Pemprov Jabar
Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Ruang Rapat Komisi VIII Lantai 2 Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017) sore. Foto: Humas Pemprov Jabar

Lanjut Aher, apabila UU ini bisa dilaksanakan dengan baik akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan jamaah. Karena UU ini memberikan pembagian tugas urusan Haji antara Kemenag dengan lembaga tersebut, sehingga menurut Aher tidak akan ada wewenang tumpang tindih antara pelaksana teknis dengan regulatornya.

Dalam rapat ini, Aher juga mengusulkan beberapa hal agar penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh semakin baik kualitas penyelenggaraannya. Aher menekankan dua hal, yaitu pembinaan dan pelayanan jamaah. Menurut Aher, pembinaan penting dilakukan di Tanah Air sebelum Ibadah Haji berlangsung. Hal ini untuk mengantisipasi tercecernya para jamaah di Tanah Suci. Selama ini, Pemprov Jawa Barat melibatkan pihak TNI dalam melakukan pembinaan.

“Dari sisi pembinaan, kita memfasilitasi pelatihan kepala regu (karu) dan kepala rombongan (karom). Jadi untuk mengantisipasi tercecernya para jamaah Haji. Karu dan karom kita bina langsung oleh TNI dan ditunjuk langsung sebelum keberangkatan dengan pelatihan melibatkan pihak TNI. Dampaknya cukup signifikan, berkurangnya jamaah Haji asal Jabar yang tercecer,” ujar Aher dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak, juga dihadiri Ketua Komisi VIII M Ali Taher, Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain dan beberapa Anggota Komisi VIII.

Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Ruang Rapat Komisi VIII Lantai 2 Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017) sore. Foto: Humas Pemprov Jabar
Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Ruang Rapat Komisi VIII Lantai 2 Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017) sore. Foto: Humas Pemprov Jabar

Pada kesempatan ini, Aher juga menyinggung soal kewenangan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Menurut Aher, KBIH harus ditata secara baik, sehingga nantinya KBIH akan berperan serta dalam kelancaran pelaksanaan ibadah haji.

“Tapi kalau selama ini KBIH bisa melaksanakan itu (pelaksanaan haji), mewakili pemerintah, masyarakat bisa lebih nyaman, dekat dengan kiyainya, lebih tenteram melaksanakan ibadah saya kira ya tidak bisa dihindari, KBIH harus bisa diakomodir,” kata Aher.