Sri Bintang Pamungkas Cs Bisa Jatuhkan Presiden Jika Lewati Cara-Cara ini

Sri Bintang Pamungkas
Sri Bintang Pamungkas

POJOKSATU.id, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bekerja sesuai dengan konstitusi. Dalam koridor konstitusi itulah maka tidak mudah untuk memberhentikan presiden dan termasuk mengubah (mengamandemen) UUD.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam pengantar sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Ruang Sidang Paripurna DPRD Berau, Kalimantan Timur, Jumat (9/12).

“MPR menjadi pelaksana konstitusi. MPR tidak bisa bekerja atas kepentingan atau kehendak individu atau kelompok. Sebab, negara kita adalah negara hukum,” kata Mahyudin.

Menurut Mahyudin, tidak mudah untuk memberhentikan presiden dari jabatannya. Apalagi kalau hanya dilakukan lewat demo.


“Memberhentikan presiden dari jabatannya harus ecara konstitusional,” kata Mahyudin ketika menjelaskan kepada peserta sosialisasi tentang kewenangan MPR memberhentikan presiden dari jabatannya.

Mahyudin mengungkapkan dalam UUD ada mekanisme untuk memberhentikan presiden. Presiden bisa diberhentikan karena tiga hal yaitu korupsi, melakukan pelanggaran hukum, dan membahayakan negara.

Pelanggaran itu harus terlebih dulu dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).  MK kemudian mengeluarkan putusan apakah presiden bersalah atau tidak. Kalau MK menyatakan bersalah maka putusan MK itu dibawa ke sidang paripurna MPR.

“Jadi (prosesnya) tidak gampang. Tidak ujug-ujug karena tidak suka dengan Presiden Jokowi, lalu presiden bisa dijatuhkan. Tidak bisa,” ujarnya.

Sesuai kewenangannya, lanjut Mahyudin, MPR harus menjadi pelaksana konstitusi. “MPR tidak bisa atas kepentingan individu atau kelompok. Karena kita adalah negara hukum,” imbuhnya.

Begitu juga dengan kewenangan MPR mengubah UUD. Untuk melakukan perubahan UUD ada mekanismenya sesuai konstitusi, yaitu usulan perubahan harus diajukan sepertiga anggota MPR dan perubahan harus disetujui dua pertiga anggota MPR.

Dalam soal reformulasi perencanaan sistem pembangunan model GBHN, MPR sedang mengkaji apakah perlu dilakukan dengan amandemen UUD. “Melakukan amandemen UUD merupakan pekerjaan sulit,” ujarnya.

Sosialisasi yang diikuti sekitar 500 peserta ini merupakan kerjasama MPR dengan Pengurus Kabupaten Purna Paskibraka Indonesia Berau, Kalimantan Timur. Hadir dalam sosialisasi ini Wakil Bupati Agus Tamtomo dan Ketua DPRD Berau Syarifatul Sya’diah, dan dua anggota DPD sebagai narasumber yaitu K.H. Muhammad Idrus dan K.H. Muslihiddin Abdurrasyid.

(zul/rmol/pojoksatu)