5 Rancangan Undang-undang Paling Kontroversi Tahun 2015

Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Tahun 2015 sebentar lagi akan ditinggalkan. Tak sedikit peristiwa-peristiwa penting terjadi di tahun awal Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla menjabat.

Di parlemen, sedikitnya ada berbagai kasus yang menjadi hangat karena dianggap kontroversial. Dalam konteks legislasi, sedikitnya ada 5 rancangan Undang-undang menyita perhatian publik hingga memicu pro kontra.

Berikut 5 RUU kontroversi tahun 2015:

1. Pasal Kretek dalam Undang-Undang Kebudayaan

Rancangan undang-undang tentang Kebudayaan sebenarnya digagas untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya nusantara. Namun ada satu bagian yang kemudian menimbulkan kontroversial yakni soal masuknya pasal kretek.

Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo mengatakan bahwa kretek adalah warisan budaya yang unik sehingga perlu dilindungi lewat peraturan khusus.

Menurut dia jika tak diatur secara khusus, maka ada kemungkinan diakui oleh negara-negara lain. “Baleg punya alasan sendiri untuk memasukkan pasal tersebut, yaitu bahwa kretek tradisional punya keunikan,” kata Wakil Ketua Baleg DPR, Firman Soebagyo Jumat (25/9/2015) lalu.

Pemerintah keberatan atas masukknya pasal kretek tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengisyaratkan tidak menyetujui adanya pasal kretek masuk RUU tentang kebudayaan. “Kita ingin agar anak-anak untuk hidup sehat. Salah satu hal jika bicara kesehatan adalah bicara tentang hari ini banyak sekali anak-anak kita terexpose pada kegiatan rokok merokok. Kira-kira itu membangun budaya sehat tidak? (jawabannya) tidak,” kata Anies, Selasa (6/10/2015).

2. Revisis Undang-Undang Pemberan Korupsi

Belum selesai polemik soal pasal kretek, Selasa kemarin DPR berencana mengajukan revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Niat wakil rakyat merevisi UU KPK ini memicu kontroversi karena pada Juni lalu, Presiden Jokowi sudah menyatakan penolakannya.

Apalagi melalui revisi itu nanti, DPR memangkas sejumlah kewenangan KPK. Antara lain; KPK tak lagi memiliki kewenangan mengusut tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kurang dari Rp 5 miliar. KPK juga tak lagi memiliki kewenangan penuntutan.

3. Undang-Undang Pengampunan pajak

Pada saat bersamaan DPR juga tengah menyiapkan RUU tentang Pengampunan Nasional. Rancangan undang-undang ini disusun untuk memberikan pengampunan bagi pengemplang pajak.

“Pengampunan Nasional adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan membayar uang tebusan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini,” bunyi pasal 1 RUU tentang Pengampunan Nasional.

Di bagian penjelasan RUU tentang Pengampunan Nasional disebutkan bahwa salah satu penyebab harta dan benda yang tidak dibayar pajaknya karena diperoleh dari tindak pidana korupsi, ilegal logging, tindak pidana perbankan atau perjudian.

Nah setelah pengemplang pajak itu meminta pengampunan, di pasal 10 RUU itu disebutkan bahwa, “Selain memperoleh fasilitas di bidang perpajakan, orang pribadi atau badan juga memperoleh pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan, kecuali tindak pidana teroris, narkoba dan perdagangan,”.

Menurut RUU tersebut, setelah meminta pengampunan pajak, seseorang tak akan diusut perolehan hartanya meskipun berasal dari tindak pidana korupsi. Bahkan negara juga akan mengampuni tindak pidana korupsi yang telah dia lakukan.

4. Undang-Undang Keamanan Nasional

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) tergolong gagasan kontroversial. Begitu dimasukan dalam program legislasi nasional (Prolegnas), RUU Kamnas ini kontan menjadi polemik dan menjadi isu seksi.

Peneliti utama bidang perkembangan politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo, pada diskusi panel ”Kajian Kritis RUU Kamnas” di Sespimti Polri, Lembang, Bandung, Jawa Barat, Rabu (30/9/2015), meminta institusi TNI -Polri sebaiknya fokus pada tugas dan fungsi (tufoksi) masing-masing.

Sementara Direktur Program Imparsial, bidang politik dan keamanan, Al Araf menyatakan untuk jalan keluar kontroversi RUU Kamnas pemerintah sebaiknya lebih fokus membentuk UU tentang tugas perbantuan sebagai jembatan hubungan TNI-Polri dalam mengatasi ‘area abu-abu’ ataupun situasi contingency.

”Pengaturan tugas perbantuan TNI dalam kerangka operasi milter selain perang melalui pembentukan MoU TNI dengan kementerian dan instansi sipil lainnya bertentangan dengan UU TNI sendiri,” kata Al Araf.

5. Undang-Undang KUHP

Rencana pemerintah untuk memasukkan lagi pasal-pasal penghinaan presiden ke dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai pengamat sebagai langkah yang tidak bijak.

Peneliti sekaligus Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara, mengatakan bahwa dengan mempertahankan pasal-pasal penghinaan Presiden ke Revisi KUHP, pemerintah mengajarkan hal yang tidak baik pada masyarakat.

“Selama ini pemerintah bilang, kita hormati keputusan pengadilan. Pengadilan sudah memutuskan bahwa pasal-pasal penghinaan presiden tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kalau pemerintah tetap ngotot berarti pemerintah sendiri yang mengajarkan untuk jangan patuh pada keputusan pengadilan,” kata Anggara.

Keputusan pengadilan yang dimaksud adalah keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2006 yang membatalkan pasal penghinaan terhadap presiden sehingga hilang dari KUHP.

Namun pada draf revisi RUU KUHP yang diserahkan ke DPR, pemerintah kembali memasukkan pasal penghinaan terhadap presiden tersebut.

Secara teknis hukum, memasukkan lagi pasal-pasal tentang penghinaan presiden juga tak bisa dilakukan.

Mahkamah Konstitusi sudah secara detail menyebut bahwa ketentuan-ketentuan yang sebangun dengan pasal-pasal penghinaan presiden yang sudah mereka batalkan tak bisa masuk lagi ke KUHP di masa mendatang. “Secara spesifik mereka mem-point out itu,” kata Anggara.

Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa penghidupan pasal ini justru untuk melindungi masyarakat yang mengkritik kepentingan umum.

“Untuk memproteksi masyarakat yang kritis, orang-orang yang kritis, masyarakat yang ingin melakukan pengawasan, untuk tidak dibawa ke pasal-pasal karet. Jangan dibalik-balik, kamu. Justru memproteksi, jadi yang mengkritisi, memberikan pengawasan, ingin memberikan koreksi, silakan,” kata Jokowi.

(ril/pojoksatu)

Loading...