Laporan Novanto Atas Pemred MetroTV Harus Ditolak, Ini Dasarnya

Setya Novanto
Setya Novanto

POJOKSATU.id, JAKARTA – Laporan Ketua DPR Setya Novanto atasĀ  Pemred MetroTV Putra Nababan ke Mabes Polri tak bisa diterima. Alasannya, laporan tersebut cacat dan tidah sah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK itu diketok pada Kamis (10/12/2015) dan memutuskan bahwa pejabat yang merasa terhina harus lapor sendiri, tidak boleh diwakilkan.

“Maka Novanto harus datang sendiri ke Mabes Polri, tidak boleh diwakilkan. Laporan itu harus ditolak,” kata ahli hukum pidana Prof Dr Hibnu Nugroho, Selasa (15/12/2015).

Novanto, melalui kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution melaporkan Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan ke Bareskrim. Ini terkait pemberitaan yang dianggap berlebihan, yang bagi Novanto hal itu termasuk pencemaran nama baik dan atau fitnah dan UU ITE.

Hibnu mengatakan, harus dibedakan antara kuasa hukum dalam bidang perdata dan kuasa hukum dalam bidang pidana. Dalam bidang perdata, kuasa hukum bisa mewakili secara aktif karena hanya mencari kebenaran formil. Tetapi dalam bidang pidana, maka berlaku sebaliknya.

“Dalam hukum pidana, kuasa hukum adalah mendampingi, karena yang mengetahui unek-unek masalahnya adalah si pelapor sendiri, sehingga laporan itu tidak bisa diwakilkan. Sebab dalam pidana yang dicari adalah kebenaran materiil. Bagaimana jika ternyata si pengacara menambah-nambahi maksud dari pelapor? Kan tidak ada yang tahu,” jelas guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) itu.

Karenanya, Hibnu menilai putusan MK telah tepat dan benar karena mendudukkan asas pidana sesuai semangat awal. Di mana MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ada persamaan hukum antara warga dan pejabat. Jika warga yang merasa tercemarkan nama baiknya harus melapor sendiri ke polisi, maka demikian juga dengan pejabat.

“Maksud MK adalah agar penyidik mengerti langsung pemikiran pengadu atau pelapor tersebut,” cetus Hibnu.

(ril/pojoksatu)

loading...

Berita Terkini