Berbeda dengan Fraksi lain, Ini Pandangan Hanura Soal Capim KPK

wiranto
Wiranto saat konfrensi pers di kantor DPP Hanura, Jakarta, Jumat siang, (20/3). dok indopos.co.id

POJOKSATU.id, JAKARTA – Fraksi Hanura di DPR berbeda pendapat dengan sejumlah fraksi terkait tidak adanya unsur jaksa di 8 calon pimpinan KPK, yang menyebabkan penundaan proses fit and propert test oleh Komisi III.

“Kalau kita berpendapat tidak harus. Kalau Hanura, jangan sampai tdk ada unsur penegak hukum. Untuk kontrol penegakan hukum,” kata anggota Komisi III dari F-Hanura, Dossy Iskandar, Kamis (26/11/2015).

Hanura masih mengikuti dinamika pandangan di Komisi III yang menyangkit beberapa hal. Komisi III masih mempermasalahkan soal pengalaman yang kurang dari 15 tahun, pembidangan capim, hingga masa pendaftaran capim yang lebih dari jadwal.

“Sikap kita minta kesamaan pandangan di Komisi III soal kelanjutan fit and proper,” katanya.


Pandangan di Komisi III kata Dossy beragam. Ada yang ingin hanya capim yang memenuhi syarat saja yang diuji. Ada pula yang mengatakan jangan sampai hasil seleksi ini digugat karena dianggap melanggar UU.

“Kita ingin selesai secepatnya. Tapi tidak bisa hitam putih juga. Kita konsultasi juga dengan para ahli,” ujar Dossy.

(ril/pojoksatu)