HUT Kemerdekaan ke-70 RI, Nelayan Indonesia Masih Dijajah

Berita Terkini, Nelayan, Menteri Susi
Ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Jokowidodo dim­inta bekerja dan memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok Tanah Air bisa merasakan ke­hadiran pelayanan pemerintah, khususnya untuk para nelayan di wilayah perbatasan Negara. Selama ini, para nelayan di wilayah tersebut tidak menda­pat perhatian dan pelayanan dari pemerintah.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) me­nyampaikan hal itu kepada Presiden Jokowidodo melalui surat resmi yang ditembuskan kepada Menteri Koordinator Kemaritiman, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Luar Negeri, dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Desakan ini disampaikan melalui surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia dan ditembuskan ke­pada Menteri Koordinator Kematiritiman, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Luar Negeri dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

“Surat ini dilatarbelakangi oleh penangkapan 12 nelayan Indonesia oleh Polisi Diraja Laut Malaysia. Tepatnya ada tanggal 21 Juli 2015, seban­yak dua belas nelayan tradis­ional Indonesia ditangkap oleh Polisi Diraja Laut Malaysia di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia,” ujar Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim dalam keterangan pers, Minggu (16/8/2015).


Koordinator Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Kabupaten Langkat, Sumatera Utara Muhammad Iqbal me­nyampaikan, peristiwa pen­angkapan nelayan Indonesia oleh Negara tetangga sudah sering terjadi.

“Penangkapan ini meru­pakan pengulangan. Negara Indonesia tidak pernah sung­guh-sungguh memberikan perlindungan, meski sudah ada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia men­genai Pedoman Umum tentang Penanganan terhadap Nelayan oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia, tetap saja berulang,” ujarnya sebagaimana dikutip dari RMOL (Grup pojoksatu.id), Senin (17/8/2015).

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi KIARA(Per Juli 2015) tercatat sedikitnya 63 nelayan tradisional mengalami kejadian tidak manusiawi saat melaut, mulai dari penangkapan, intimidasi, pemukulan hingga pemaksaan untuk menandatan­gani surat pernyataan bersalah telah melanggar batas negara.

Maisarah, istri salah se­orang nelayan yang tertangkap, menjelaskan, kondisi keluarga sangat sulit setelah suami ter­tangkap oleh Polisi Diraja Laut Malaysia. “Kami memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan suami saya,” ujarnya.

Berkenaan dengan hal itu, KIARA mendesak kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Kemaritiman, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut Republik Indonesia untuk melakukan langkah-langkah strategis antara lain; mem­berikan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan, baik nakhoda maupun ABK, di Malaysia, agar bisa bebas dan kembali berkumpul dengan keluarganya di Tanah Air.

“Juga harus disampaikan protes keras kepada Pemerintah Malaysia atas perlakuan tidak manusiawi aparatur hukum­nya kepada nelayan tradis­ional Indonesia di perairan per­batasan kedua belah Negara,” ujar Abdul Halim.

(pojoksatu/zul)