Peluncuran Pertalite Jadi Sorotan

114808_853610_kantor_pertamina_persero

POJOKSATU – Saara sumbang terkait peluncuran pertalite sebagai varian baru bahan bakar minyak (BBM) belum surut. Padahal, Dirut PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto sudah menjelaskan soal asal usul pertalite, termasuk komitmen mempertahankan premium.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) misalnya, mempertanyakan keputusan Pertamina yang tidak mengikuti standar emisi Euro 2. Menurut standar itu, bahan bakar minyak (BBM) harusnya beroktan 91. Padahal beda sedikit oktannya, harga RON 90 tidak ada di dunia,’’ ujar Executive Director KPBB Ahmad Safrudin.

Ujung-ujungnya, muncul kecurigaan bakal ada permainan dalam penentuan harga pertalite. KPBB menyebut Pertamina berpotensi untuk menyesatkan informasi publik karena harga RON 90 sulit dilacak. Tidak transparansinya harga, membuat Pertalite hanya menyenangkan oil traders karena dapat menciptakan harga sesukanya.


Kalau sudah begitu, jadinya tidak jauh berbeda dengan keberadaan premium yang menjadi mainan pemburu rente. Dia menambahkan, sejak 2007 kendaraan bermotor Indonesia sudah menerapkan standar Euro 2. Kalau Pertamina punya misi untuk memperbaiki kualitas, harusnya mengikuti standar itu.

Pengamat Ekonomi Politik dan Migas Salamuddin Daeng memahami lahirnya pertalite sebagai aksi korporasi. Namun, menurutnya mimpi meraih keuntungan bisa saja tidak tercapai selama Pertamina masih digerogoti kepentingan kekuasaan. ‘’Sejak menghilangkan subsidi BBM dalam APBNP 2015, pemerintah sudah beritikad tidak baik,’’ jelasnya.

Pertamina, lanjutnya, dibiarkan digerogoti oleh oligarki di sekitar kekuasaan. Pemerintah terkesan lepas tangan terhadap masalah yang dihadapi Pertamina, dan membiarkan BUMN energi itu terus merosot tanpa dukungan pemerintah. Dia menduga ada kekuasaan besar yang mencoba mengambil untung besar dari penjualan minyak mentah ke Pertamina. ‘’Itu menjadi salah satu faktor membengkaknya biaya produksi BBM Pertamina,’’ imbuhnya.

Melihat situasi yang tidak menguntungkan Pertamina, dia juga curiga. Jangan-jangan rekomendasi tim reformasi tata kelola migas (RTKM) untuk menghapus premium dengan pertamax merupakan skenario pergantian importer saja. ‘’Importer lama, diganti dengan mafia baru. Pergantian mafia dalam kepengurusan energi merupakan bentuk oligarki kekuasaan,’’ tegasnya.

Dia juga meminta agar pertalite nanti mengikuti rekomendasi badan atau lembaga internasional. Seperti penggunaan zat additive high octane mogas component (HOMC).

Terpisah, pemerintah terus mencoba menenangkan masyarakat terkait simpang siur penghapusan BBM jenis premium. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan, pemerintah akan memastikan bahwa premium masih akan ada pasaran.’’Premium tidak akan dihapus,’’ ujarnya di sela acara World Economic Forum (WEF) on East Asia 2015 di Jakarta, Selasa (21/4).

Sudirman menyebut, Pertamina saat ini memang tengah menyiapkan pertalite, BBM dengan kadar oktan 90 atau lebih tinggi dari premium yang hanya memiliki kadar oktan 88. Hal itu sekaligus sebagai langkah tindak lanjut rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas terkait penghapusan premium. ‘’Tadi malam kami diskusi dengan Pertamina, mereka akan cari solusi,’’ katanya.

Namun, pemerintah sendiri sepertinya belum satu suara menyikapi rencana Pertamina meluncurkan produk pertalite untuk menggantikan premium. Ditemui terpisah di sela WEF on East Asia 2015, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, pemerintah akan memastikan masyarakat tetap bisa mendapatkan BBM dengan harga terjangkau.(dim/owi/tia/rio/rpos/dep)