Hutang Raskin Bikin Malu Daerah

Sunandar
Sunandar
Sunandar

POJOKSATU – DPRD Kabupaten Bekasi mengkhawatirkan adanya penyetopan pengiriman beras untuk orang miskin (raskin) dari Bulog. Pasalnya, hingga kini hutang raskin di tiap desa dan kelurahan belum dilunasi.

Jika persoalan tersebut berlarut-larut, maka Rumah Tangga Sasaran (RTS) di setiap desa dan kelurahan akan menerima dampaknya. Seluruh kepala desa dan lurah pun diminta untuk bertanggung jawab.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar mengatakan, pembayaran hutang raskin menjadi tanggung jawab kepala desa dan lurah yang bersangkutan. Jika penyetopan raskin dilakukan Bulog, maka yang dirugikan adalah masyarakat miskin.

“Biasanya bulog tidak mengirimkan kembali ke pihak desa kalau masih ada hutang. Kalau belum bayar mestinya distop dulu,” tuturnya.


Menurut Sunandar, persoalan hutang raskin yang mencapai miliaran rupiah sudah mencoreng nama daerah. Bahkan, jika benar hutang tersebut belum terbayarkan, maka akan membuat malu aparatur pemerintahan daerah.
“Dibayar semestinya, malu-maluin aja kalau memang benar ada hutang,” tuturnya.

Diketahui bahwa, Hutang Tebus Raskin (HTR) Kabupaten Bekasi pada 2015 sebesar Rp5.352.832.000, dengan pembayaran Rp3.800.858.000. Sementara tunggakan atau hutang yang belum terbayarkan sebesar Rp1.550.976.000.

Sementara Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja, beberapa waktu lalu justru menilai persoalan raskin bisa mengarah pada tindakan korupsi. Karena sepengetahuan dia, pembayaran raskin langsung dari masyarakat ke pemerintah desa ataupun kelurahan.

Sementara Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengaku kaget dengan jumlah hutang raskin. Seperti yang dikatakannya beberapa waktu lalu, Neneng berencana memanggil kepala desa dan lurah yang memiliki sangkutan hutang raskin dengan Bulog. (neo)