Tahapan Pilkada Mundur

jalur independen
Ilustrasi

thumb_572153_09010215022015_pilkada2

POJOKSATU – Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Cianjur 2015 yang sedianya direncanakan bakal dimulai pada pertengahan April bulan depan, terancam harus diundur. Hal itu disebabkan karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) masih harus melalui pembahasan di Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Jakarta.

Berdasarkan rencana awal, PKPU tersebut seharusnya sudah dikeluarkan KPU RI pada akhir bulan ini, atau selambat-lambatnya pada awal April mendatang. Namun, Komisi II DPR RI ngotot ingin membahasnya terlebih dahulu di dalam rapat panja.

Divisi Sosialisasi KPU Cianjur, Hilman Wahyudi, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/3) kemarin, mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari pihak KPU RI di Jakarta sehari sebelumnya.
“Iya, itu informasi yang kami terima dari KPU RI Kamis (26/3) kemarin. Dan, diperkirakan, PKPU-nya baru akan turun akhir April,” terang Hilman.


Diakui Hilman, dengan mundurnya rencana awal turunnya PKPU itu, tahapan-tahapan pilkada yang sudah disusun oleh KPU Cianjur pun bakal harus ikut menyesuaikan. Walaupun, lanjut dia, undang-undang tentang Pilkada sudah disahkan dan sudah menjadi dokomen negara menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada.

“Kalau undang-undangnya memang benar sudah ditetapkan menjadi dokumen negara dan sudah ditandatangani presiden. Artinya, sudah menjadi dokumen negara dan sudah bisa menjadi dasar hukum. Tapi kan yang menjadi acuan dasar dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pilkada kan PKPU itu,” jelas Hilman.

Kendati Hilman mengakui bahwa gelaran pilkada Cianjur yang akan dihelat pada Desember 2015 mendatang itu sangat mepet jika dihitung berdasarkan waktu persiapannya, namun pihaknya menjamin tidak akan memberikan berpengaruh sama sekali pada kinerja KPU Cianjur dalam melaksanakan pilkada tersebut.

“Tidak akan mempengaruhi kinerja KPU Cianjur. Hanya saja, akan ada hal-hal yang tentunya akan disesuaikan. Semua tahapan-tahapan pilkada akan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Hilman.

Disinggung tentang apakah mundurnya PKPU itu nantinya akan mempengaruhi pengajuan permohonan anggaran pilkada ke Pemerintah Kabupaten Cianjur, Hilman menyakinkan, bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi apapun.
Pasalnya, penyusunan anggaran hingga saat ini masih terus berjalan dan tetap akan diajukan paling lambat awal bulan depan tanpa harus menunggu turunnya PKPU. Hal itu dilakukan, selain sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan Pemkab Cianjur, juga agar pihak Pemkab memiliki waktu yang cukup dalam pencairan anggaran pilkada Cianjur.

“Proses penyusunan anggaran pilkada saat ini masih tetap berjalan. Rencana penyerahan ke pemkab juga tetap paling lambat awal bulan April mendatang. Tidak akan berubah, kok,” sambung alumnus UIN Bandung itu.

Hilman menambahkan, kondisi dan perkembangan saat ini, dikatakannya tidak hanya terjadi pada KPU Cianjur saja, melainkan di tujuh KPU kabupaten/kota lainnya yang juga bakal menyelenggarakan pilkada pada Desember mendatang.

Namun, Hilman mengklaim, kondisi di KPU Cianjur masih lebih baik jika dibandingkan dengan tujuh KPU lainnya di Jabar, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kota Depok dan Kabupaten Tasikmalaya.

“Jika dibandingkan, kondisi di Cianjur masih lebih baik dari Karawang dan Sukabumi meskipun permasalahan yang dihadapi sama. Itu kami ketahui setelah melakukan kunjungan kerja ke sana,” ungkap Hilman.

Ditanya tentang besaran anggaran pilkada Kabupaten Cianjur, Hilman menyebut angkanya tidak akan lebih dari Rp50 miliar untuk sementara ini. Besaran itu diketahui dalam hitung-hitungan kasar dan sebagai gambaran saja.
“Anggaran pilkada Cianjur ada di angka sekitar Rp45 miliar. Tapi itu masih secara garis besar saja. Saat ini proses penyusunan anggaran juga sudah menginjak sekitar 80 persen,” tukas dia.(ruh/dep)