Tingkat Pendidikan Rendah, Rentannya Pelanggaran HAM Cianjur

Komnas HAM

komnas ham

POJOKSATU – Dipilihnya Kabupaten Cianjur untuk sosialisasi dan menyerap laporan masyarakat tentang pelanggaran HAM, Kepala Bagian (Kabag) Pengaduan Komnas HAM, Rima Purnama Salim mengungkapkan pihaknya melakukan evaluasi berdasarkan laporan dan pengaduan yang masuk ke pihaknya. Namun, yang lebih mendasar, adalah berbagai informasi dan cerita dari berbagai pihak yang selama ini diterima Komnas HAM.

“Kabupaten Cianjur ini kami pilih karena kami mendapat rekomendasi dari sejumlah pihak bahwa telah banyak terjadi pelanggaran. Setelah kami lihat di lapangan, ternyata memang benar ada cukup banyak indikasi pelanggaran terutama di wilayah Cianjur selatan,” tutur Rima.

Dalam data yang ada di Komnas HAM, selama tahun 2013 saja, pihaknya setidaknya menerima 17 kasus yang terindikasi kuat merupakan pelanggaran HAM. Dari laporan dan pengaduan tersebut, setidaknya ada dua jenis kasus pelanggaran yang cukup dominan, yakni penyerobotan tanah-tanah garapan petani dan kekerasan dalam proses hukum.


“Yang dilaporkan dan diadukan kepada kami memang baru 17 kasus saja. Tapi kami yakin, bisa saja jumlah itu hanya puncak gunung es saja. Artinya, masih banyak kasus-kasus pelanggaran lainnya yang tidak terdeteksi dan dilaporkan serta diadukan ke Komnas HAM,” ucap dia.

Pihaknya mengakui, selain karena minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat berkenaan dengan pelanggaran HAM, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), anggaran dan kantor perwakilan daerah juga menjadi kendala pihaknya untuk bisa mendeteksi dan menangani berbagai indikasi pelanggaran tersebut.

Karena itu, pihaknya pun tidak bisa cukup menjangkau berbagai daerah, terutama wilayah-wilayah pelosok dan cukup jauh dari akses pembangunan. Di sisi lain, yang bisa dilakukan pihaknya hingga kini, hanya mengandalkan pemberitaan dari media massa dan pelaporan serta pengaduan masyarakat.

“SDM, anggaran dan jangkauan kami di daerah itu sangat terbatas. Makanya, kami pun memilih untuk memaksimalkan berbagai sumber yang ada untuk bisa menjangkau berbagai daerah seluas-luasnya,” papar Rima lagi.

Direktur Inside, Yusep Sumantri mengakui jika akses informasi, infrastruktur dan rata-rata tingkat pendidikan yang masih rendah merupakan sebab rentannya pelanggaran HAM di Cianjur selatan.

Namun, yang paling penting adalah pihak Pemkab Cianjur yang tidak memiliki inisiatif dan seolah-olah melakukan pembiaran terhadap hal ini. Pasalnya, pembangunan di wilayah selatan tersebut sudah sangat lama terkatung-katung dan tidak ada kejelasan sama sekali.

Sementara, alasan Pemkab Cianjur karena minimnya anggaran pun dinilainya sebagai alasan klasik dan terlalu mengada-ada. Menurut Yusep, jika saja ada good will dan aksi dari semua alat perangkat pemerintahan yang dimiliki pemkab, maka bukan tidak mungkin semua itu bisa dilakukan.

“Daripada melakukan kunker dan studi banding yang tidak jelas outputnya, kan anggarannya bisa dialihkan untuk pelayanan publik soal sosialisasi pelanggaran HAM,” tukas dia.(ruh/dep)