Begal SK PNS Bisa Raup Rp2,4 Miliar

Ilustrasi.
Ilustrasi.
Ilustrasi.

POJOKSATU.id, MUNA – Surat Keputusan (SK) Pengangkatan bagi alon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kategori 2 (CPNSD K2) di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, tidak gratis. Setiap PNS harus menebus sebesar Rp3 juta ke oknum BKD setempat.

Para oknum yang juga bisa disebut begal ini mewajibkan setiap CPNSD K2 membayar Rp3 juta. Di Muna sendiri, jumlah CPNSD ada 832, Bila dikalikan Rp 3 juta dengan 832 CPNSD, uang yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp 2,4 miliar.

Pelakunya diduga oknum di BKD Muna. Pungutan liar (pungli) itu membuat 832 CPNSD K2 resah. Selain, harus “menebus” SK, mereka juga harus mengeluarkan kocek sebesar Rp 2,2 juta untuk prajabatan. Maklum saja, Pemda Muna tidak menyediakan anggaran di APBD 2015.

Bila dikalikan Rp 3 juta dengan 832 CPNSD, uang yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp 2,4 miliar.


Sukarman Loke, Kepala BKD Muna yang dikonfirmasi membantah. Katanya, tidak benar ada pungutan Rp 3 juta untuk pengambilan SK CPNSD K2. “Tidak benar, itu hanya isu sesat,” bantahnya.

BKD, katanya memang saat ini memungut uang sebesar Rp 2,2 juta. Tapi, uang itu bukan untuk pengambilan SK, tetapi untuk biaya pendaftaran prajabatan. “Uang pendaftaran prajabatan itu bukan untuk BKD, melainkan kami serahkan di Diklat untuk biaya kebutuhan peserta selama mengikuti prajabatan,” ungkapnya.

Mantan Kadis Koperasi dan UKM itu menegaskan, bila memang benar ada oknum BKD yang melakukan pungutan terhadap pengambilan SK, laporkan ke aparat penegak hukum. “Tolong cari tahu namanya, baru laporkan ke saya, supaya kita tangkap,” tegasnya. (p2/BP/fajar online)