Banyak Kios di Batam yang Menyalahi Aturan

Kios Liar di Batam
Kios Liar di Batam
Kios Liar di Batam

POJOKSATU – Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan tak pernah mengalokasikan lahan yang masuk dalam area right of way (row) jalan atau buffer zone untuk pendirian bangunan permanen maupun kios-kios komersil. BP Batam mengklaim hanya mengeluarkan izin pinjam area row jalan untuk tanaman hias.

”Kalau kios harus berdiri di atas lahan yang legal bukan pinjam, kalau pinjam gak boleh (apalagi) diperjualbelikan, itu salah,” kata Direktur Pemukiman dan Agribisnis BP Batam, Tato Wahyu, belum lama ini.

Menurut Tato, pendirian kios-kios komersil seperti yang menjamur di beberapa lokasi di Batam akhir-akhir ini, menyalahi aturan. Pasalnya, kata dia, tak boleh ada bangunan yang berdiri di atas lahan yang bukan milik orang yang membangun bangunan tersebut. ”Kalau kios (liar) ya dibongkar,” tegas Tato Wahyu.

Tato juga menyanggah pendapat yang menyatakan pemberian izin pembangunan kios-kios liar tersebut sebagai upaya pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PK5). Menurut dia, pemahaman tersebut keliru. Pasalnya, area di sepanjang row jalan di Batam ini telah disiapkan untuk fasilitas dan pengembangan jalan tersebut ke depannya.


”Kami pasang pipa di situ, nanti pelebaran (jalan) di situ, mana mungkin boleh ada bangunan, itu namanya pelanggaran,” kata pria berkacamata tersebut.

Tato juga membantah pihak-pihak yang mengklaim telah mengantongi izin pengalokasian lahan di row jalan itu dari BP Batam. ”Gak ada izin, (kami) gak kasih izin, kalaupun izin itu hanya (untuk) taman bunga,” bebernya.

Menurut Tato, sejak awal pihaknya telah mendesain persiapan pengembangan jalanan di Batam dengan alokasi lahan yang cukup lebar. Tak heran, ada satu row jalan utama di Batam lebarnya bisa sampai 200 meter, namun yang sudah berbentuk jalan saat ini baru sekitar 50 meter. Seperti jalan utama yang menghubungkan Batuampar ke arah Bandara Hang Nadim yang merupakan jalan protokol di kota ini. Jika nanti dikembangkan, semua bangunan yang ada di atas row jalan bisa dibabat.

”Contohnya (row jalan) yang di depan kantor Polisi (Polresta Barelang) yang tempat upacara itu kan akhirnya terpisah (dengan pelataran Polresta) ketika di bangun jalur lambat,” bebernya.

Sebagai alternatif, Tato menyarankan agar PK5 tidak mendirikan bangunan permanen atau kios di row jalan tersebut, melainkan hanya meminjam pakai lahan tersebut untuk berdagang sementara. Sebagai contoh, pedagang warung tenda yang memakai lahan di tepian jalan untuk berjualan di malam hari.

”Di depan Top 100 Tembesi itu kalau siang hari bentuknya taman, tapi kalau malam hari jadi angkringan, tapi selesai berjualan dibersihkan lagi dan siang jadi taman lagi,” jelas Tato.

Kondisi demikian, kata dia, tak mengubah fungsi row jalan yang tetap sebagai zona penyangga di tepian jalan. Pihaknya kini juga tengah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMPK-UKM) Kota Batam untuk merelokasi PK5 yang kini menempati row jalan.

”Akan kami carikan taman-taman sehingga mereka bisa berjualan sementara di situ, tapi tak boleh mematok jadi miliknya,” katanya.

Lahan di kawasan penyangga yang berada di Batamcenter, kini sudah disulap menjadi bangunan semi permanen. Bangunan tersebut rencananya akan dijadikan lokasi pujasera.

Proses pembangunan bangunan semi permanen itu, sudah berlangsung sejak dua bulan ini dan sampai kemarin (20/3 masih terus berlangsung. Pembangunan sudah hampir rampung dan bagian depan bangunan tersebut juga sudah mulai dipasang kaca polos dan aksesoris layaknya lokasi pujasera pada umumnya.

Padahal, sejak awal bangunan semi permanen itu sempat diprotes warga sekitar dan sejumlah ormas lantaran dianggap merusak tata kota Batam. Pohon penghijau yang dulu tumbuh rindang kini sudah tak ada lagi.

Namun aksi protes itu sepertinya terhenti karena beredar informasi pemilik bangunan pujasera itu salah satu pengusaha ternama di Kota Batam. ”Sebenarnya warga masih protes, tapi mau bagaimana lagi yang dilawan ini orang berpengaruh, jadi susah,” kata salah satu tokoh masyarakat setempat yang tak mau namanya disebutkan, kemarin.

Menurutnya, warga dan tokoh masyarakat setempat bersama salah satu ormas sudah mengadukan pemanfaatkan lahan buffer zone itu ke Badan Pengawasan (BP) Batam, namun sepertinya tak ditindak.

”Buktinya sampai saat ini masih dibangun dan sudah mau rampung lagi,” katanya lagi.

Kondisi yang sama juga diakui sejumlah warga yang berdiam di wilayah Bukit Kemuning, Seibeduk. Lokasi row jalan Bukit Kemuning kini juga sudah dipenuhi dengan bangunan permanen dan semi-permanen. Padahal, awalnya juga sempat menuai protes dari warga sekitar. Namun, apadaya karena kepentingan oknum tertentu yang lebih berkuasa warga hanya bisa pasrah.

”Takut bang sebenarnya mau ngomong, tapi sudah keterlaluan dengan kondisi seperti ini. Sudah dibangun di row jalan malah dijual pula kayak tanah punya mereka. Semoga pemerintah segera turun tangan sebelum terjadi konflik ke depannya,” ujar Ar, warga di Bukit Kemuning. (ian/bpos/dep)