Pemkot Bogor Ingin “PNS-kan” Lahan Parkir

Usmar Hariman, tol borr
Usmar Hariman
Usmar Hariman
Usmar Hariman

POJOKSATU.id, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana menjadikan sektor perparkiran untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wacana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Parkir pun langsung dikaji oleh Pemkot dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Walikota Bogor, Usmar Hariman mengatakan, wacana pembentukan BUMD perparkiran harus melalui kajian di DPRD serta mesti melibatkan konsultan. Karena BUMD harus ada manajemen yang utuh dan baik dalam mengelola pajak dan retribusi perparkiran.

“Masih di dalam Naskah Akademik di dewan, jadi itu merupakan salah satu syarat pembuatan perundang-undangan terkait dengan BUMD karena harus diawali kajian juga dengan melibatkan konsultan,” ujar Usmar, Rabu (18/3/2015).

Ia melanjutkan, dalam wacana ini harus ada indikator dalam pembentukan BUMD Peparkiran yang akan dibuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).


“Apakah perlu atau tidak pembentukan BUMD perparkiran, nanti disana keputusannya bisa diambil dengan pertimbangan misalnya efisiensi, lossnya PAD, tidak transparansinya pengelola parkir gedung, atas kajian itu bisa saja dibuatkan draft awal Raperda,” jelasnya.

Ia menambahkan, kajian tersebut akan diajukan oleh DPRD Kota Bogor atau atas inisiatif dari Pemkot Bogor melalui dinas terkait. “Nanti bisa dilanjutkan apakah inisiatif dari dewan atau diarahkan ke DLLAJ untuk draft awal yang menjadi inisiatif Pemkot Bogor,” papar Usmar.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Bogor, Ade Sarip Hidayat, mengatakan, BUMD perparkiran harus memikirkan aspek kesejahteraan karyawan didalamnya.

“Kalau mau jadi bumd harus ada peningkatan target tahunan dari parkir. Jangan nanti cuma habis buat gaji karyawan saja. Kan target utamanya untuk meningkatkan PAD,” tukas Ade.

Ade melanjutkan, saat ini target retribusi parkir Kota Bogor ialah Rp 7 miliar per tahun dan semuanya masuk ke kas daerah.(cr1)