DPRD Desak UU SDA Baru

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU – DPRD Kabupaten Cianjur mendesak kepada pemerintah pusat segera menyusun kembali regulasi tentang pengelolaan Sumber Daya Air. Undang-Undang SDA baru perlu dibuat sebagai pengganti UU Nomor 7 Tahun 2004 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (18/2).

“Ini dilakukan dengan mempertimbangkan adanya banyak daerah yang bekerjasama dengan swasta dalam mengelola air, khususnya air kemasan,” kata Ketua DPRD Cianjur, Yadi Mulyadi, Selasa (17/3).

Yadi mengakui, sangat menyetujui putusan MK untuk kembali ke UU Nomor 11 Tahun 1974. Dengan UU tersebut ada pihak yang mengatur tentang perusahaan air yaitu negara. “Meski begitu, tetap harus diatur melalui peraturan pemerintah. Karena perusahaan air saat ini memiliki kontrak, tetapi tidak memiliki payung hukum yang jelas akibat dari adanya putusan MK,” tegasnya.

Tak hanya itu saja, Yadi menghendaki ada regulasi dari pemerintah pusat yang harus dikeluarkan segera, baik itu berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen), untuk mengatur pengelolaan air.


“Tentu nantinya, akan ada Badan Pelaksana (BP) yang mengatur perusahaan air kerjasama antara pemerintah dengan swasta (KPS),” tegasnya.

Sementara itu, Stakeholder Relation CSR Aqua Gekbrong, Nurul Iman memaparkan, Aqua merupakan perusahaan yang taat hukum dan mengikuti aturan pemerintah.

Menurut Nurul, pada hakekatnya penguasaan air sudah dilakukan oleh negara. “Kami selalu melakukan upaya pengusahaan air melalui mekanisme izin yang dikeluarkan oleh negara dan dimonitor secara rutin, termasuk pelaksanaan kewajiban yang melekat pada izin yang diberlakukan,” tegasnya.

Pihaknya juga berharap, pemerintah pusat segera menertibkan payung hukum dalam bentuk apapun supaya industri tetap berjalan, sehingga dampak negatif untuk masyarakat dan daerah tidak terjadi. “Ini yang kami inginkan,” imbuhnya.(jun/dep)