Calon Independen Dilemahkan

jalur independen
Ilustrasi

thumb_572153_09010215022015_pilkada2

POJOKSATU – Disahkannya Undang-undang Pilkada oleh DPR RI, maka secara otomatis mengembalikan hak-hak politik masyarakat dengan bisa memilih sendiri pemimpinnya. Hal itu juga melabrak nilai-nilai demokrasi yang tadinya akan diambilalih oleh DPRD.

Namun ada salah satu pasal yang nantinya bisa menjadi penghalang untuk bisa melaksanakan makna demokrasi sepenuhnya. Pasalnya dalam UU tersebut menyebutkan persyaratan baru yang mengatur tentang jalur perseorangan (independen,red).

Di dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, ternyata menambah batas ketentuan jumlah dukungan bagi calon yang ingin maju melalui jalur independen.


Pada Pasal 10 huruf (d) Rancangan PKPU yang menjadi bahan uji publik per 11 Maret 2015 disebutkan bahwa bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, calon independen harus mendapatkan dukungan paling sedikit 6,5 persen yang tersebar dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan.

 

Nah, ambang batas minimal dukungan ini naik dua kali lipat lebih dari yang dicantumkan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, tepatnya Pasal 41 Ayat 2 huruf (d) yang hanya mewajibkan dukungan minimal 3 persen saja.

Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Cianjur, Irhan Ari Muhammad, mengatakan, dengan adanya penambahan batas dukungan minimal dua kali lipat itu, dipandangnya merupakan sebuah grand design dari partai-partai politik yang menghendaki sebuah kukuatan dan dominasi dalam bingkai demokrasi di Indonesia.

Bersamaan dengan itu, maka berarti pula ada usaha penurunan bagi kekuatan-kekuatan masyarakat yang terakumulasi oleh calon-calon yang memilih untuk berangkat dari jalur independen atau non partai politik.

“Sedangkan demokrasi kan bukan hanya milik partai-partai politik saja. Masyarakat juga punya hak atas itu yang diwakili oleh kekuatan-kekuatan masyarakat atau yang lebih dikenal calon independen atau peseorangan,” kata Irhan, Selasa (17/3) kemarin.

Meski begitu, Irhan menjelaskan, bukan berarti bahwa hal itu merupakan kontra demokrasi. Cuma saja, sangat terlihat jelas bahwa kekuatan partai-partai politik lebih dan semakin dikuatkan hingga bisa dan sangat memungkinkan terciptanya oligarki partai-partai politik.

Seharusnya, kata Irhan, jalur independen atau perseorangan dan simbol-simbol kekuatan politik masyarakat ini dibuka sangat lebar sehingga tidak terjadi dominasi kekuatan partai-partai politik yang dipandangnya sebagai hal yang sangat berbahaya.

“Jika kekuatan partai-partai politik semakin dikuatkan, ini yang berbahaya, karena menjadi sangat dominan. Kontrol jalannya demokrasi kemudian akan menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Seharusnya, kekuatan politik masyarakat ini dibuka selebar-lebarnya,” tegas Irhan.

Dengan adanya kenaikan ketentuan batas minimal dukungan yang dinaikkan itu, menurut Irhan, tentu saja akan lebih memberatkan bagi calon perseorangan. Pasalnya, masa persiapan dan tahapan pilkada kali ini diakuinya sangat teramat mepet.

“Lain kalau untuk parpol yang bisa dengan mudah mengajukan calonnya selama memenuhi syarat. Parpol kan sudah memiliki sitem dan mekanisme. Kalau perseorangan kan tidak punya,” ucap dia.

Irhan selanjutkan, jika ada calon perseorangan yang memiliki kemampuan, integritas, kapabilitas dan kapasitas yang sebenarnya sangat mumpuni atau lebih dari calon yang diajukan parpol, manakala tidak mendapatkan dukungan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, maka ia pun tidak akan mampu untuk berada dalam jajaran pasanganpasangan calon yang berhak untuk bertarung dalam pilkada.

“Buka kesempatan yang selebar-lebarnya. Masalah menang-kalah itu urusan lain. Masa calon perseorangan tidak lolos hanya karena persyaratan administratif dan teknis saja. Ini kan sangat menyedihkan,” sambung dia.(ruh/dep)