Batas Minimal Dukungan 6,5 Persen, Cianjur Belum Siap

jalur independen
Ilustrasi

thumb_572153_09010215022015_pilkada2

POJOKSATU – Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Cianjur, Irhan Ari Muhammad menyebutkan , bahwa dengan batas minimal dukungan 6,5 persen itu, untuk Kabupaten Cianjur, belum ada sosok yang memiliki kepopuleran cukup tinggi itu serta ditopang dengan kekuatan anggaran yang bisa dipakai untuk pencalonannya.

“Kecuali dia punya kekuatan modal anggaran dan kepopuleran yang sangat tinggi dan warga dengan sukarela memberikan dukungannya. Hal itu, untuk Cianjur, masih sangat sulit menemukan sosok seperti itu,” tutur Irhan.

Kalaupun ada sosok yang mampu memenuhi persyaratan itu sekalipun, ujar Irhan, besar kemungkinan bakal ditemui dukungan dan pengumpulan KTP ‘tembak’ yang sama sekali tidak memberikan pelajaran politik dan demokrasi bagi masyarakat.


Yang terjadi adalah, masyarakat dimintai KTP-nya untuk kemudian dikumpulkan, tapi yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui untuk apa KTP-nya diminta. Hal ini terjadi karena selain waktu penyelenggaraan pilkada yang sangat mepet.

“Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan persoalan administratif dan pengumpulan KTP dukungan saja. Tapi masalah pembelajaran politik dan demokrasi bagi masyarakat yang dilewati begitu saja karena terburu waktu yang sangat mepet ini. Pokoknya KTP dikumpulkan sampai mencapai target 6,5 persen. Itu saja,” tegas dia lagi.

Irhan menambahkan, dengan aturan dan mekanisme seperti ini, bisa dikatakan bahwa kesempatan bagi calon independen semakin menipis jika dibandingkan dengan gelaran pilkada sebelumnya. Namun, yang menjadi permasalahan, ingatnya, bukan pada hal itu saja.

Melainkan imbasnya yang tidak lain adalah menambah pekerjaan dan tanggungjawab dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, yang akan makin disibukkan dengan kegiatan verifikasi dukungan bagi calon jalur perseorangan.

“Jelas pekerjaan KPU akaan makin bertambah karena harus melakukan verifikasi yang semakin banyak dan luas hingga ke tingkat paling rendah yakni masyarakat,” kata Irhan.

Disinggung apakah nantinya hal tersebut bakal mempengaruhi kualitas demokrasi dan pilkada, Irhan menegaskan, bahwa hal itu tentu saja akan memberikan pengaruh. Sebab, azas pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (luber jurdil) tidak lagi terpenuhi secara utuh.

“Karena untuk mengumpulkan KTP itu masyarakat tidak tahu untuk apa, itu berarti kan sudah tidak jujur. Padahal azas pemilu kan luber-jurdil. Kejujurannya sudah hilang, dong,” papar dia.

Dengan keadaan yang sedemikian rupa itu, kata Irhan, bisa saja akan ada pihak-pihak yang bakal mengajukan jucial review ke Mahkamah Konstitusi karena merasa bahwa hak-hak sebagai warga negara dan politiknya telah dirampas oleh ketentuan batas minimal dukungan itu.

“Sampai sekarang saya belum melihat itu. Tapi tidak tahu lagi kalau undang-undangnya sudah menjadi dokumen negara dan PKPU-nya juga sudah turun,” sebut dia.

Meskipun nantinya ada pihak yang mengajukan judicial review sekalipun, Irhan memperkirakan tidak akan sampai membuat pelaksanaan pilkada mundur dari jadwal yang sudah ditentukan undang-undang. Karena yang terjadi jika MK memenangkan judicial review itu, yang dirubah hanya poin dimaksud saja. Sedangkan pelaksanaan pilkada tetap bisa berjalan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang.

“Kalau tahapan itu undang-undang dan tidak bisa diundur. Jika MK memenangkan judicial review, maka kerja KPU akan lebih banyak pekerjaan dan menumpuk seabrek sebagai respon itu juga. Tapi itu kan sudah menjadi tugas KPU sebagai pelaksana undang-undang. Itu sudah kewajibannya dan tidak bisa jadi alasan bagi KPU untuk tidak melaksanakannya,” pungkas dia.(ruh/dep)