POJOKSATU.id - Anggora DPD RI Lia Istifhama mengapresiasi program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial (Kemensos) usulan Presiden Prabowo Subianto.

Karena itu, Lia Istifhama mendukung penuh Gubernur Jawa Timur mengimplementasikan Sekolah Rakyat serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Lia, Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis untuk memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

Terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu.

 Baca Juga: Permasalahan Sosial Makin Merajalela, Komite III DPD RI Desak Kemensos Tranformasi Sosial Menyeluruh

Hal itu disampaikan Lia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemensos di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin 10 Februari 2025.

"Program Sekolah Rakyat sebagai inovasi di era Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi karena bertujuan menciptakan kesetaraan pendidikan bagi siswa yang berada dalam situasi sosial ekonomi kemiskinan ekstrem," tutur dia.

"Sementara itu, penurunan kemiskinan merupakan salah satu dari trisula pembangunan nasional, selain pertumbuhan tinggi berkelanjutan dan penguatan SDM berkualitas," sambungnya.

Berbentuk boarding school, ia menilai Sekolah Rakyat akan memperkuat modal sosial bagi para siswa yang memiliki latar belakang ekonomi serupa.

Baca Juga: BOCOR, dalam Raker Bareng Komite I DPD RI Akhir Februari BKN Pastikan Pengangkatan CASN 2024 Dilakukan Maret 2025, 10 Hari Kemudian Berubah

Sistem ini sekaligus dapat menguatkan ikatan modal sosial atau social bonding antar siswa.

"Mereka akan saling menguatkan solidaritas di tengah keterbatasan ekonomi. Hal ini menjadi investasi persahabatan erat bagi para siswa," tutur dia.

Perempuan yang akrab disapa Ning Lia ini juga menyoroti pentingnya aspek sosial dalam program ini dengan mengaitkannya pada konsep ashabiyyah dalam Islam.

Menurutnya, ikatan sosial yang kuat dapat melindungi siswa dari potensi perundungan, baik sebagai korban maupun pelaku.

Meski begitu, dia memberikan catatan penting terkait pengelolaan sistem pendidikan dan pengakuan ijazah kelulusan.

Senator asal Jawa Timur ini khawatir potensi diskriminasi terhadap lulusan program ini dalam penerimaan perguruan tinggi maupun dunia kerja.

"Program ini memiliki tujuan mulia dalam menjaga keberlangsungan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Namun, sistem kelulusan dan pengakuan ijazah harus dipastikan agar tidak menimbulkan diskriminasi," tegas dia.

Jangan sampai lulusan Sekolah Rakyat nantinya malah dianggap memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan siswa dari sekolah lain.

Baca Juga: Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin Apresiasi Pemerintah Intervensi Penurunan Tiket Pesawat Jelang Lebaran 2025

"Mereka harus dipandang sebagai siswa pilihan dengan potensi besar bagi bangsa," tandas Lia Istifhama.***

Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini:

VERSI ANDROID

VERSI iOS