POJOKSATU.ID - Wacana penggunaan APBN untuk membantu pembayaran kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) memunculkan pertanyaan besar yang jarang dibahas apakah generasi milenial dan Gen Z akan ikut menanggung bebannya di masa depan?

Isu ini bukan sekadar polemik proyek infrastruktur.

Ini menyentuh aspek yang lebih dalam, yakni generational economics bagaimana keputusan fiskal hari ini berpotensi menjadi beban pajak dan pengurangan ruang anggaran bagi generasi 10 hingga 20 tahun mendatang.

Kereta cepat Whoosh merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Baca Juga: Otorita IKN Pastikan Pelayanan Dasar Siap, Dukung ASN Pindah dan Bekerja Tenang di Nusantara

Proyek ini didanai sebagian besar melalui pinjaman luar negeri, termasuk dari China Development Bank, serta penyertaan modal dari BUMN.

Namun ketika terjadi pembengkakan biaya dan restrukturisasi pembiayaan, muncul skema dukungan pemerintah melalui berbagai instrumen, termasuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

Di sinilah diskusi soal beban fiskal jangka panjang mulai relevan.

Utang Jangka Panjang dan Generational Burden

Dalam teori ekonomi publik, ada istilah generational burden atau beban antar generasi.

Baca Juga: Viral Siswa di Yogyakarta Protes Menu MBG Tidak Sesuai Janjinya Ikan yang Datang Tahu, Sebut 'Kok Engga Sesuai Postingannya?'

Konsep ini menjelaskan bagaimana utang yang dibuat hari ini akan dibayar oleh pembayar pajak di masa depan.

Secara teknis, utang pemerintah dibayar melalui:

  • Pajak di masa depan

  • Pengurangan belanja publik

  • Atau penambahan utang baru

Jika dukungan terhadap Whoosh melibatkan peningkatan kewajiban fiskal negara, maka beban tersebut tidak berhenti di satu periode pemerintahan.

Ia bisa berdampak pada APBN 10 hingga 20 tahun mendatang, tergantung tenor pinjaman dan skema pengembalian.

Rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB memang masih dalam batas aman secara regulasi.

Baca Juga: VIRAL Uang Hilang Rp75 Ribu, 22 Murid Dipaksa Lepas Pakaian! Aksi Guru SD Jember Bikin Emosi!

Namun yang jarang dibahas adalah contingent liabilities atau kewajiban potensial, termasuk risiko dari proyek-proyek BUMN yang mendapat dukungan negara.

Ketika proyek tidak sepenuhnya menghasilkan arus kas sesuai proyeksi, maka intervensi fiskal bisa menjadi opsi. Dan di sinilah generasi muda masuk dalam perhitungan.

Pajak 10–20 Tahun Mendatang, Siapa yang Membayar?

Milenial dan Gen Z adalah kelompok usia produktif dalam satu dekade ke depan.

Artinya, merekalah yang akan menjadi kontributor utama penerimaan pajak negara.

Baca Juga: TPG 2025 Belum Cair Meski SKTP Terbit? Ini Akar Masalah Sistem Dapodik dan Solusi Agar Tunjangan Sertifikasi Guru Tidak Tertahan Lagi

Jika kewajiban proyek infrastruktur berdampak pada:

  • Tambahan beban bunga utang negara

  • Peningkatan subsidi

  • Atau kebutuhan refinancing

Maka ruang fiskal bisa menyempit.

Dalam kondisi ruang fiskal terbatas, pemerintah biasanya memiliki dua opsi:

  1. Meningkatkan penerimaan (pajak)

  2. Mengurangi belanja publik

Kenaikan pajak tidak selalu berbentuk tarif. Bisa dalam bentuk:

  • Perluasan basis pajak

  • Pengurangan insentif

  • Pengetatan pajak digital

  • Penyesuaian PPN atau pajak konsumsi

Secara teori, jika kewajiban jangka panjang meningkat, maka tekanan untuk mengoptimalkan pajak di masa depan juga ikut naik.

Meskipun belum ada pernyataan resmi bahwa pembayaran Whoosh akan langsung membebani pajak generasi muda, mekanisme fiskal jangka panjang membuat kemungkinan itu tetap relevan untuk dianalisis.

Baca Juga: VIRAL Petugas SPPG Buang Sisa Makanan MBG, Netizen Kesel Sebut Mubazir Banget!

Opportunity Cost, Pendidikan dan Kesehatan Bisa Terdampak?

Setiap rupiah dalam APBN memiliki opportunity cost.

Jika anggaran dialokasikan untuk mendukung kewajiban proyek tertentu, maka ada potensi pengurangan alokasi di sektor lain.

Dalam struktur APBN, sektor yang menyerap anggaran besar antara lain:

  • Pendidikan

  • Kesehatan

  • Perlindungan sosial

  • Infrastruktur dasar

Konstitusi bahkan mengamanatkan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan.

Namun dalam praktiknya, ruang fleksibel anggaran tetap terbatas karena adanya belanja wajib dan pembayaran bunga utang.

Jika pembayaran kewajiban proyek infrastruktur meningkatkan tekanan pada belanja negara, maka ruang untuk:

  • Beasiswa

  • Subsidi pendidikan tinggi

  • Bantuan sosial

  • Jaminan kesehatan

Baca Juga: Beda Nasib PPPK! Penuh Waktu Dapat Gaji ke-13, Paruh Waktu Masih Abu-abu

Bisa menjadi semakin kompetitif.

Inilah yang disebut sebagai trade-off fiskal.

Negara harus menyeimbangkan antara investasi jangka panjang dan kebutuhan sosial langsung.

Apakah Infrastruktur Tidak Penting?

Pertanyaan ini penting untuk menjaga keseimbangan perspektif.

Infrastruktur seperti kereta cepat pada dasarnya dirancang untuk:

  • Meningkatkan konektivitas

  • Mendorong pertumbuhan ekonomi

  • Mengurangi biaya logistik

  • Menciptakan pusat pertumbuhan baru

Jika proyek berhasil dan menghasilkan multiplier effect besar, maka dalam jangka panjang ia justru dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pertumbuhan ekonomi.

Artinya, generasi muda tidak hanya menanggung risiko, tetapi juga berpotensi menikmati manfaatnya.

Namun kuncinya ada pada dua hal:

  1. Transparansi skema pembiayaan

  2. Keberlanjutan model bisnis

Baca Juga: Korban Miras Oplosan Di Subang Bertambah Jadi 8 Orang Meninggal, Bukti Lemahnya Pemerintah Melindungi Rakyatnya

Jika arus kas proyek mampu menutup kewajiban jangka panjang, maka tekanan pada APBN dapat diminimalkan.

Risiko Fiskal dan Transparansi

Dalam konteks generational economics, transparansi menjadi elemen penting.

Publik, terutama generasi muda yang akan menjadi pembayar pajak dominan di masa depan, berhak mengetahui:

  • Skema dukungan pemerintah terhadap Whoosh

  • Besaran kewajiban jangka panjang

  • Tenor dan bunga pinjaman

  • Mekanisme pengembalian

Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan hari ini tidak menciptakan risiko tersembunyi di masa depan.

Lembaga seperti DPR, BPK, dan Kementerian Keuangan memiliki peran krusial dalam memastikan akuntabilitas fiskal tetap terjaga.

Generasi Muda Perlu Melek Fiskal

Isu ini juga menjadi momentum penting bagi milenial dan Gen Z untuk lebih melek terhadap kebijakan fiskal.

Baca Juga: Makin Berkelas, Warna Baru dan Fitur Premium Honda PCX160 Siap Manjakan Pengendara

Selama ini, diskusi publik sering terfokus pada isu politik atau kontroversi jangka pendek.

Padahal, keputusan pembiayaan infrastruktur berdampak langsung pada struktur pajak, subsidi, dan belanja publik di masa depan.

Generasi muda sebagai:

  • Wajib pajak masa depan

  • Tenaga kerja produktif

  • Penggerak ekonomi digital

Perlu memahami bagaimana utang publik bekerja dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas layanan publik.

Antara Risiko dan Harapan

Pada akhirnya, pembahasan mengenai apakah milenial dan Gen Z akan ikut membayar utang Whoosh bukanlah soal menolak pembangunan.

Ini soal memastikan bahwa:

  • Risiko fiskal terkendali

  • Proyek berjalan sesuai proyeksi

  • Manfaat ekonomi nyata dan terukur

Jika Whoosh mampu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan kawasan, maka generasi muda tidak hanya menjadi pembayar, tetapi juga penerima manfaat.

Namun jika beban fiskal membesar tanpa imbal hasil yang memadai, maka diskusi tentang generational burden menjadi semakin relevan.

Isu ini bukan sekadar soal kereta cepat. Ini tentang bagaimana Indonesia mengelola utang, investasi, dan masa depan fiskalnya.***