POJOKSATU.id - Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid dukung penurunan tiket pesawat domestik jelang Idulfitri 2446 Hijriah.

Pasalnya, kenaikan harga tiket lebaran kerap memberatkan masyarakat yang ingin pulang kampung saat lebaran.

Di sisi lain, lebaran adalah momen penting bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga.

"Kenaikan harga tiket yang terlalu tinggi justru menyulitkan mereka yang ingin merayakan hari besar ini di kampung halaman," ujar Senator Mirah, dikutip Pojoksatu.id.

Baca Juga: One Way Nasional, Strategi Persiapan Puncak Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025

Tiap tahun jelang lebaran, harga tiket pesawat domestik mengalami kenaikan signifikan.

Salah satunya disebabkan kenaikan tinggi tapi ada keterbatasan ketersediaan kursi penerbangan di sejumlah rute tertentu.

Salah satunya seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dimana jumlah penerbangan di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dan Bandara Sultan Kaharuddin III Sumbawa masih cukup terbatas.

Baca Juga: Jelang Mudik 2025: Dishub Sumut Ramp Check Angkutan Lebaran, 214 Kendaraan Perlu Perbaikan, 7 Sopir Bus Positif Narkoba

Di sisi lain, tidak banyak maskapai yang beroperasi di bandara di luar Pulau Lombok.

"Ini membuat harga tiket tidak kompetitif dan semakin mahal saat musim mudik. Harus ada intervensi agar masyarakat tidak terbebani," jelas dia.

Mirah juga menyoroti kondisi serupa di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi lain selain pesawat.

Karena itu, kebijakan pemerintah harus berpihak pada masyarakat agar perjalanan mudik tetap terjangkau dan nyaman.

Menurutnya, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengendalikan kenaikan harga tiket jelang Lebaran 2025.

Diantaranya menambah frekuensi penerbangan dan rute baru.

Sampai pemberian subsidi atau insentif bagi maskapai hingga penguatan infrastruktur bandara di daerah seperti NTB, Sulawesi, dan Kalimantan untuk menarik lebih banyak maskapai beroperasi.

Mirah berharap, pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan lonjakan harga tiket jelang Lebaran 2025.

Baca Juga: Siap Mudik Lebaran Bersama Honda, AHASS Hadirkan Program Spesial SIAP MUDIK 2025!

Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Pemerintah, maskapai, dan semua pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik," tegas ekonom asal Bima ini.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan dan melaporkan jika ada indikasi kenaikan harga tiket yang tidak wajar.

Baca Juga: Lancarkan Mudik, Pemdaprov Jabar Bakal Pasang Jembatan Bailey Bogor - Karawang Sebelum Lebaran

"Kita akan terus memperjuangkan kebijakan transportasi yang adil dan merata. Mudik harus menjadi hak semua orang, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar tiket mahal," pungkasnya.***

Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini:

VERSI ANDROID

VERSI iOS