Buruh Kota Bekasi Diminta Bersyukur atas Kenaikan UMK 2022

buruh Bekasi diminta bersyukur
Unjuk rasa massa buruh Bekasi beberapa waktu lalu. (Dok. Pojoksatu.id)

Pojoksatu.id, Bekasi – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan Nominal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022 mendatang.


Diketahui, dari penetapan UMK pada tahun datang, wilayah Kota Bekasi menjadi daerah dengan nominal UMK tertinggi di Jawa Barat.

Kenaikan ditetapkan pada Selasa 30 November 2021 dengan keputusan Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Baca juga: Informasi Penting dari Airlangga soal PPKM, Covid-19, Libur Nataru, Omicron sampai G20


Dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat UMK 2022, Kota Bekasi sejatinya naik sebesar 0,71 persen atau sekitar Rp33.000 menjadi Rp4.816.921,17.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, menilai ketetapan Gubernur Jawa Barat merupakan langkah yang bijak. Pasalnya, rekomendasi upah Kota Bekasi yang telah dikirimkan ke Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan formula yang ada.

“Memang setiap pengambilan keputusan pada kepentingan baik UMK maupun UMKS selalu tidak bulat, tapi kita menyampaikan kepada Pak Gubernur untuk diambil kebutuhan keputusan dengan langkah yang bijak,” ujar wali kota yang biasa disapa Pepen, Senin, 6 Desember 2021.

Jika dilihat dari penetapan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Kota Bekasi menjadi yang tertinggi di antara 26 Kota dan Kabupaten lainya.

Baca juga: Laga Perdana, PCB Persipasi Libas Persika

Untuk itu, dirinya meminta kepada unsur serikat pekerja untuk bersyukur dengan adanya kenaikan UMK tahun 2022.

“Kalau lihat dari sebuah keputusan, itu yang tertinggi di Jawa Barat, Artinya kita patut bersyukur antara itu. Kalau serikat pekerja masih belum menerima secara formal itu sah-sah saja,” ujarnya.

Pepen melanjutkan, jika buruh tidak terima dengan apa yang telah ditetapkan, ia menyarankan untuk duduk bersama baik itu Apindo, dan Serikat Pekerja, Pemerintah tentunya akan memfasilitasi hal tersebut.

“Berembuk duduk bersama dan pemerintah memfasilitasi itu cara yang paling elegan dan itu cara yang paling alami agar tidak perlu lagi menekan pemerintah untuk meminta sesuatu pada proses proses yang seperti nya kita tidak harus lakukan,” pungkasnya. (dil)